.webp)
Kepolisian Prancis menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan unjuk rasa oleh para demonstran pro-Palestina di Paris, ibu kota Prancis. Unjuk rasa pro-Palestina telah dilarang oleh pemerintah Prancis saat perang berkecamuk antara Hamas dan Israel.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (13/10/2023), Presiden Emmanuel Macron menyerukan warga Prancis untuk tetap bersatu dan menahan diri untuk tidak membawa pulang konflik Hamas-Israel.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prancis melarang unjuk rasa pro-Palestina, dengan menyebut aksi protes semacam itu 'kemungkinan akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prancis menjadi rumah bagi komunitas Muslim dan Yahudi terbesar di Eropa. Konflik Timur Tengah seringkali memicu ketegangan dalam negeri di masa lalu.
"Peristiwa ini merupakan gempa bumi bagi Israel, Timur Tengah, dan sekitarnya," ucap Macron dalam pidatonya di televisi setempat.
"Janganlah kita mengejar petualangan ideologis di dalam negeri dengan meniru atau memproyeksikan," cetusnya.
"Jangan sampai kita menambahkan, melalui ilusi atau kalkulasi, perpecahan dalam negeri dengan perpecahan internasional. Perisai persatuan akan melindungi kita dari kebencian dan eksesnya," sebut Macron.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Macron mengatakan bahwa pemerintah Prancis telah bertindak untuk meningkatkan perlindungan polisi terhadap situs-situs Yahudi, termasuk sekolah dan sinagoge, dan tidak ada pembenaran atas kekejaman tersebut.
"Mereka yang mengacaukan perjuangan Palestina dengan pembenaran terorisme adalah sebuah kesalahan moral, politik dan strategis," sebutnya.
Sebelum Macron berpidato, partai sayap kiri France Unbowed menghadapi kritikan karena menolak menyebut serangan Hamas sebagai tindakan terorisme, sehingga memicu ketegangan dengan mitra oposisi Sosialis dan Partai Hijau.
Meskipun dilarang, ratusan demonstran pro-Palestina berkumpul di pusat kota Paris dalam beberapa kelompok terpisah. Para demonstran meneriakkan kata-kata berbunyi 'Israel pembunuh' dan 'Macron menjadi kaki tangan' dalam aksi mereka.
Macron sebelumnya mengecam serangan mematikan Hamas dan menyuarakan solidaritas dengan Israel.
"Kita hidup di negara hukum, negara di mana kita memiliki hak untuk mengambil sikap dan berunjuk rasa. (Tidak adil) Melarang satu pihak dan mengizinkan pihak lain," ucap salah satu demonstran bernama Charlotte Vautier (29).
