.webp)
Pemerintah Spanyol dan Prancis menentang penangguhan bantuan Uni Eropa untuk Palestina. Spanyol menegaskan bahwa Uni Eropa tak seharusnya menyamakan Hamas, yang melancarkan serangan mematikan terhadap Israel, dengan penduduk dan otoritas Palestina.
Seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (10/10/2023), penegasan soal menentang penangguhan bantuan untuk Palestina itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Luar Negeri (Menlu) Spanyol Jose Manuel Albares dan Kementerian Luar Negeri Prancis dalam pernyataan terpisah awal pekan ini.
"Kerja sama ini harus dilanjutkan; kita tidak bisa menyamakan Hamas, yang masuk dalam daftar kelompok teroris Uni Eropa, dengan penduduk Palestina, atau otoritas Palestina atau organisasi PBB di lapangan," tegas Albares saat berbicara kepada radio lokal Spanyol, Cadena SER.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menambahkan bahwa wilayah Palestina kemungkinan akan membutuhkan lebih banyak bantuan dalam waktu dekat. Para Menlu Uni Eropa akan bertemu untuk membahas lebih lanjut masalah ini pada Selasa (10/10) sore waktu setempat.
Kementerian Luar Negeri Prancis, dalam pernyataan terpisah, juga menegaskan bahwa Prancis tidak mendukung penangguhan bantuan untuk Palestina.
"Kami tidak mendukung penangguhan bantuan yang secara langsung bermanfaat bagi rakyat Palestina, dan kami telah menjelaskan hal ini kepada Komisi Eropa kemarin," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Prancis.
Penolakan oleh Spanyol dan Prancis itu disampaikan setelah Komisioner Uni Eropa Oliver Varhelyi mengumumkan pada Senin (9/10) bahwa semua pembayaran dari program pembangunan untuk Palestina akan 'segera ditangguhkan'.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'Pemicu Serangan Hamas Dinilai karena Rencana Damai Arab Saudi-Israel':
Langkah itu menuai penolakan Spanyol, Irlandia dan Luksemburg yang menyampaikan perbedaan pendapat. Sementara Austria dan Jerman mengumumkan pihaknya menghentikan sementara pendanaan untuk Palestina.
Beberapa jam usai pengumuman Varhelysi, Uni Eropa tiba-tiba mencabut langkah kebijakan tersebut dengan menyatakan blok 27 negara Eropa itu tidak akan menangguhkan pembayaran untuk program pembangunan Palestina, melainkan akan meninjau bantuan tersebut agar tidak disalahgunakan.
Uni Eropa tidak menjelaskan lebih lanjut alasan di balik pencabutan langkah kebijakan itu.
