.webp)
Pemerintah Arab Saudi mengirimkan delegasi pertamanya dalam tiga dekade ke Tepi Barat yang diduduki Israel. Ini dilakukan untuk meyakinkan warga Palestina bahwa Saudi tetap akan membela perjuangan mereka bahkan ketika negara tersebut menjalin hubungan yang lebih erat dengan Israel.
Sebagai tanda mencairnya hubungan, Menteri Pariwisata Israel Haim Katz mengunjungi Riyadh, Saudi pada hari Selasa (26/9) waktu setempat, untuk misi publik tingkat tinggi yang pertama ke kerajaan kaya minyak tersebut.
Sebelumnya, Amerika Serikat telah mendesak dua sekutunya di Timur Tengah: Israel dan Arab Saudi, untuk menormalisasi hubungan diplomatik, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan serupa yang melibatkan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Palestina telah menyebut perjanjian tersebut sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan dan upaya mereka untuk menjadi negara. Namun, Nayef al-Sudairi, yang memimpin delegasi Saudi, berusaha meyakinkan Palestina bahwa Riyadh mendukung mereka.
"Masalah Palestina adalah pilar fundamental," kata Sudairi, duta besar non-residen baru untuk Palestina, setelah bertemu dengan diplomat terkemuka Palestina Riyad al-Maliki di Ramallah untuk melakukan pembicaraan.
"Dan sudah pasti bahwa inisiatif Arab, yang dipresentasikan oleh kerajaan ini pada tahun 2002, merupakan landasan dari setiap kesepakatan yang akan datang," imbuhnya, dikutip kantor berita AFP, Rabu (27/9/2023).
Inisiatif tahun 2002 tersebut mengusulkan hubungan Arab dengan Israel sebagai imbalan atas penarikan diri mereka dari Tepi Barat, Yerusalem Timur, Gaza dan Dataran Tinggi Golan, dan resolusi yang adil bagi Palestina.
Delegasi Sudairi, yang menyeberang melalui darat dari Yordania, merupakan delegasi pertama dari Riyadh yang mengunjungi Tepi Barat sejak Perjanjian Oslo tahun 1993, yang bertujuan membuka jalan bagi diakhirinya konflik Israel-Palestina.
Pemimpin Palestina Mahmud Abbas, pekan lalu kembali menekankan keberatannya terhadap negara-negara Arab yang membangun hubungan dengan Israel.
"Mereka yang berpikir bahwa perdamaian dapat terwujud di Timur Tengah tanpa rakyat Palestina menikmati hak-hak nasional mereka secara penuh dan sah, adalah keliru," kata Abbas dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, pekan lalu.
