.webp)
Pemimpin oposisi Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung harus dilarikan ke rumah sakit setelah melakukan aksi mogok makan selama 19 hari. Aksi mogok makan itu menjadi bentuk protes oleh Lee terhadap kebijakan pemerintah Korsel.
Seperti dilansir AFP, Senin (18/9/2023), beberapa jam setelah Lee, yang berusia 58 tahun ini, dilarikan ke rumah sakit, kantor jaksa Seoul merilis surat perintah penangkapan terhadapnya atas tuduhan korupsi.
Lee memulai aksi mogok makan pada 31 Agustus lalu, untuk memprotes apa yang disebutnya sebagai kebijakan pemerintah yang 'tidak kompeten dan brutal', khususnya kegagalan pemerintah dalam memprotes pelepasan air limbah olahan dari reaktor nuklir Fukushima yang rusak oleh Jepang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lee yang juga mantan kandidat capres Korsel ini terlihat pucat dan lemah dalam tayangan media setempat. Dilarikannya Lee ke rumah sakit tidak menghentikan jaksa Korsel untuk berusaha menangkapnya.
"Apakah berpuasa atau tidak, dan bagaimana cara berpuasa adalah masalah kebebasan pribadi, namun hal itu tidak mempengaruhi penyelidikan atau persidangan," tegas Menteri Kehakiman Korsel Han Dong Hoon saat berbicara dalam sidang parlemen.
"Jika ada preseden yang mempengaruhi penyelidikan dan persidangan, bukankah semua orang, termasuk penjahat kelas teri, akan mulai berpuasa ketika mereka menerima surat panggilan?" tanyanya.
Jaksa setempat menuduh Lee melakukan suap terhadap sebuah perusahaan yang diduga mentransfer dana US$ 8 juta ke Korea Utara (Korut).
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Dia juga dituduh melanggar tugasnya, yang diduga memicu kerugian sebesar 20 miliar Won untuk perusahaan milik otoritas kota Seongnam selama masa jabatannya sebagai Wali Kota.
Lee membantah semua tuduhan yang dijeratkan terhadap dirinya.
Agar pengadilan bisa mempertimbangkan pengajuan surat perintah penangkapan dari jaksa, kekebalan parlementer yang dimiliki Lee harus dicabut oleh Majelis Nasional yang beranggotakan 300 orang, di mana Partai Demokrat -- yang dipimpin oleh Lee -- memegang suara mayoritas.
Partai yang dipimpin Lee mengecam perkembangan terakhir untuk kasus yang menjerat ketua mereka, dengan mengecam surat perintah penangkapan yang baru saja dirilis merupakan 'tanda yang jelas betapa kejam dan menindasnya' pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol.
Majelis Nasional sebelumnya menolak pengajuan surat perintah penangkapan untuk Lee pada Februari lalu.
Partai Kekuatan Rakyat yang kini berkuasa di Korsel telah meminta Lee untuk berhenti melakukan mogok makan, dan menyatakan pihaknya siap untuk berbicara dengan Lee membahas masalah kebijakan setelah kesehatannya pulih.
Lee kalah dari Yoon dalam pilpres Korsel tahun lalu dengan selisih suara hanya 0,7 persen. Masa pencapresan Lee diwarnai serangkaian skandal, di mana dia menghadapi pengawasan ketat atas kesepakatan pengembangan lahan yang dipertanyakan dan rumor yang terus-menerus mengaitkan dirinya dengan kejahatan terorganisir.
Sedikitnya lima individu terkait berbagai skandal yang menyeret Lee di masa lalu ditemukan tewas, dengan beberapa di antaranya diduga bunuh diri.
