.webp)
Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Korea Utara (Korut) Kim Jong Un, di wilayah kota terpencil Vostochny, bagian timur Rusia. Putin menerima undangan balik untuk mengunjungi Korut.
Media pemerintah Pyongyang, pada Kamis (14/9), Putin menerima tawaran itu saat kedua pemimpin negara itu mengadakan pertemuan yang berlangsung untuk kerja sama dan persahabatan antara negara-negara tersebut.
Setelah pertemuan antara kedua pemimpin pada hari Rabu (13/9), "Kim Jong Un mengundang Putin untuk mengunjungi DPRK (singkatan nama resmi Korut) pada waktu yang tepat", menurut kantor berita milik pemerintah Korut, KCNA, dikutip AFP, Kamis (14/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Putin menerima undangan tersebut dengan senang hati dan menegaskan kembali keinginannya untuk selalu meneruskan sejarah dan tradisi persahabatan Rusia-DPRK.
Kim Jong Un juga mengatakan kepada Putin pada hari Rabu bahwa dia yakin Rusia akan meraih "kemenangan besar" atas musuh-musuhnya.
Sementara Putin memuji "penguatan kerja sama dan persahabatan antara negara-negara kita", saat menjamu Kim di sebuah pelabuhan antariksa di wilayah timur jauh Rusia. Putin mengatakan kepada para wartawan, bahwa dia melihat "kemungkinan" untuk kerja sama militer dengan Korea Utara.
Putin sebelumnya mengatakan Moskow dapat membantu Pyongyang membangun satelit.
Sambil bersulang saat jamuan makan malam resmi setelah pembicaraan kedua pemimpin itu, Kim mengatakan kepada Putin: "Kami yakin bahwa tentara dan rakyat Rusia akan meraih kemenangan besar dalam perjuangan yang adil untuk menghukum kelompok-kelompok jahat yang mengejar hegemoni, ekspansi, dan ambisi."
AS Resah
Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyuarakan kekhawatiran atas kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara (Korut) usai Putin dan Kim bertemu.
Kerja sama yang diumumkan selama kunjungan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un ke Rusia itu "cukup meresahkan dan berpotensi melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller kepada wartawan, dikutip kantor berita AFP, Kamis (14/9/2023).
AS khawatir satelit-satelit Korea Utara, yang dijanjikan kerja sama oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, telah digunakan untuk mengembangkan rudal balistik Pyongyang.
Amerika Serikat "tidak akan ragu" menjatuhkan sanksi-sanksi jika diperlukan, kata Miller.
Secara terpisah, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan: "Setiap pengaturan yang akan meningkatkan kemampuan militer Korea Utara tentu akan menjadi perhatian."
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada hari Rabu (13/9), mengatakan bahwa ketergantungan Rusia pada Korea Utara dan Iran menunjukkan situasi sulit Rusia di saat mereka melancarkan perang di Ukraina.
"Itu seperti adegan 'Star Wars' di berbagai negara. Jadi menurut saya ini menunjukkan keputusasaan Rusia," kata Blinken pada podcast Pod Save the World.
"Kami ingin memastikan bahwa, jika diperlukan, kami dapat menerapkan ganjaran dan konsekuensi," cetusnya.
Selanjutnya: Rusia geram.
Rusia Geram
Anatoly Antonov, Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Amerika Serikat, berang atas respons Washington usai pertemuan Putin-Kim Jong Un.
"AS tidak punya hak untuk mengajari kami cara hidup," katanya dalam komentar yang diposting di Telegram kedutaan Rusia.
"Kepalsuan Washington bukanlah hal yang baru: Amerika dapat memasok senjata ke titik panas - yaitu Ukraina - tetapi kerja sama teknis militer Rusia dengan negara-negara asing, menurut logika pemerintah tersebut, adalah ilegal."
Dubes Rusia itu juga meremehkan kemungkinan ancaman sanksi lebih lanjut, yang menurutnya tak akan berpengaruh besar bagi kepentingan Rusia.
"Sudah waktunya bagi Washington untuk melepaskan tongkat sanksi-sanksinya dan memikirkan bagaimana membangun hubungan yang setara dengan semua negara," cetusnya.
