.webp)
Upaya pemerintahan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi untuk mengganti nama India menuai kritikan, terutama dari oposisi. Upaya yang didukung banyak politisi Partai Bharatiya Janata (BJP) yang kini berkuasa di India dinilai sebagai upaya pemerintah mengalihkan perhatian rakyat dari persoalan penting di negara itu.
Seperti dilansir The Economic Times, Kamis (7/9/2023), rencana pergantian nama resmi India terungkap setelah undangan jamuan makan malam kenegaraan KTT G20 yang dikirimkan Presiden India Droupadi Murmu pekan ini menyebutkan jabatannya sebagai 'Presiden Bharat', bukan 'Presiden India'.
Laporan The Economic Times menyebut bahwa pemerintahan Modi akan mengajukan resolusi pergantian nama resmi India menjadi 'Bharat' dalam sidang khusus parlemen pada 18-22 September mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perdebatan soal pergantian nama resmi India itu juga diketahui mencuat setelah BJP menyerang blok oposisi terbaru bernama INDIA, kependekan dari Indian National Developmental Inclusive Alliance atau Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional India.
Baca juga: India Berencana Ganti Nama Resmi, Jadi Apa? |
Para politisi BJP berulang kali menyebut nama 'India' merupakan sisa-sisa masa lalu kolonial. Upaya mengubah nama resmi India itu, menurut The Economic Times, merupakan provokasi terhadap blok oposisi tersebut.
Ketua nasional Partai Aam Aadmi (AAP), Arvind Kejriwal, yang juga menjabat sebagai Kepala Menteri New Delhi secara terang-terangan mengkritik upaya mengganti nama resmi India.
"Akankah BJP mengganti 'Bharat' dengan nama lainnya, jika aliansi INDIA berganti nama menjadi Bharat? Jika aliansi beberapa partai menjadi 'India', apakah mereka akan mengubah nama negaranya? Negara ini milik 1,4 miliar orang, bukan milik sebuah partai," tegas Kejriwal dalam kritikannya.
"Mari kita asumsikan jika aliansi 'India' mengganti nama menjadi 'Bharat', apakah mereka akan mengganti nama Bharat menjadi BJP? Lelucon macam apa ini? BJP berpikir jumlah suara mereka akan berkurang, jadi mereka harus mengganti nama Bharat," sindirnya.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan Video 'Buka KTT ASEAN-India, Jokowi Soroti Potensi Kerja Sama di Sektor Kelautan':
Kritikan lainnya datang dari pemimpin senior Trinamool Congress, salah satu partai politik yang berpengaruh di Benggala Barat, Abhishek Banerjee, yang menuduh perdebatan 'India versus Bharat' itu sengaja diatur oleh BJP untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu mendesak di masyarakat.
"INDIA vs BHARAT hanyalah pengalihan yang diatur oleh BJP. Mari kita langsung saja dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas meroketnya harga-harga, inflasi yang merajalela, ketegangan komunal, pengangguran, sengketa perbatasan dan retorika kosong mereka soal Mesin Ganda dan Nasionalisme. #StayFocused," sebut Banerjee yang menjabat sebagai Sekjen Trinamool Congress dalam pernyataan via media sosial X.
Kepala Menteri Benggala Barat Mamata Banerjee, secara terpisah, mempertanyakan perlunya 'hanya menggunakan nama Bharat secara tiba-tiba'. Dia menegaskan bahwa dunia mengenal negaranya sebagai India.
Baca juga: Rilis Peta Baru, China Provokasi India |
Dalam tanggapannya, Kepala Menteri Karnataka Siddaramaiah menuduh BJP sengaja memancing masalah emosional menjelang pemilu. "Negara ini dikenal dengan nama India sejak kita mengadopsi Konstitusi pada tahun 1950. Tidak perlu mengubahnya sekarang," tegasnya.
Senada dengan Siddaramaiah, Wakil Kepala Menteri Karnataka DK Shivakumar mengkritik pergantian nama India menjadi Bharat tidak ada gunanya, kecuali bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kritikannya, Shivakumar menyindir pemerintahan BJP soal janji-janji untuk rakyat yang belum dipenuhi.
"Mengubah negara, dan bukan mengubah nama, itu yang penting. Harus ada perubahan di India. Apa yang mereka sebut sebagai 'Bharat', harus ada perubahan di dalam Bharat itu," cetusnya.
"Apa yang akan Anda dapatkan dengan mengganti nama? Apakah ada perubahan dalam kondisi hidup Anda? Apakah penghasilan Anda berlipat ganda? Apakah ada perkembangan dalam kehidupan Anda? Apakah Anda mendapatkan pekerjaan?" imbuh Shivakumar.
