.webp)
Prancis menerapkan larangan penggunaan abaya di sekolah. Larangan tersebut mulai berlaku pada hari pertama masuk sekolah.
Abaya merupakan busana wanita khas timur tengah dengan berbentuk sederhana dan mirip jubah. Dilansir AFP, Menteri Pendidikan Prancis Gabriel Attal mengatakan pakaian tersebut melanggar hukum sekuler Prancis yang ketat dalam bidang pendidikan.
"Tidak mungkin lagi mengenakan abaya di sekolah," kata Gabriel Attal kepada televisi TF1, Senin (28/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Attal mengatakan pihaknya akan mengeluarkan aturan yang jelas. Aturan itu berlaku secara nasional.
"Peraturan yang jelas di tingkat nasional," ujarnya.
Attal mengatakan pemerintah dengan tegas menyatakan abaya 'tidak pantas dikenakan di sekolah-sekolah'.
"Sekolah-sekolah kita sedang diuji. Beberapa bulan terakhir, pelanggaran terhadap peraturan sekuler kita telah meningkat secara pesat, khususnya terkait penggunaan pakaian keagamaan seperti abaya atau gamis yang masih terjadi -- dan tetap ada -- di beberapa tempat," ucapnya.
Abaya Dianggap Serangan Politik
Pemerintah Prancis menganggap abaya oleh beberapa siswi Muslim di sekolah-sekolah Prancis sebagai serangan politik. Hal itu menjadi alasan pemerintah Prancis melarang pemakaian abaya oleh siswi-siswi Muslim di sekolah.
Juru bicara pemerintah Prancis Olivier Veran mengatakan abaya 'jelas' merupakan pakaian keagamaan, dan itu menjadi 'serangan politik, tanda politik' yang dipandangnya sebagai tindakan 'menyebarkan agama'. Dia juga menganggap pemakaian abaya oleh siswi Muslim sebagai upaya mendorong orang lain untuk masuk Islam.
"Sekolah itu sekuler. Kami mengatakannya dengan sangat tenang namun tegas: sekolah bukanlah tempat untuk itu (mengenakan pakaian keagamaan)," ujar Veran kepada saluran televisi setempat, BFM TV.
Keputusan larangan pemakaian abaya di sekolah-sekolah telah memicu perdebatan terbaru soal aturan sekuler di Prancis dan soal apakah aturan itu digunakan untuk mendiskriminasi minoritas Muslim di negara tersebut. Undang-Undang yang diberlakukan sejak Maret 2004 di Prancis itu melarang 'penggunaan tanda atau pakaian oleh para siswa yang seolah-olah menunjukkan afiliasi agama' di sekolah.
Aturan itu juga berlaku untuk tanda salib berukuran besar yang dipakai umat Kristen. Aturan tersebut juga berlaku bagi kippa yang berbentuk topi setengah bola bagi umat Yahudi dan hijab umat Muslim.
Terlepas dari itu, konstitusi Prancis menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan agama secara bebas. Namun, konstitusi mereka juga mewajibkan negara dan pegawai negeri untuk menghormati netralitas.
Larangan pemakaian abaya di sekolah kemungkinan besar akan menghadapi gugatan hukum, dan bisa memicu kesulitan bagi otoritas sekolah yang harus memutuskan kapan pemakaian abaya berubah dari pilihan busana pribadi menjadi sikap keagamaan.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Macron Minta Larangan Abaya Ditegakkan
Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan pihaknya akan menegakkan larangan abaya di sekolah 'tanpa kompromi'. Dilansir CNN, Macron menegaskan kembali bahwa 'simbol-simbol agama apa pun tidak memiliki tempat' di sekolah-sekolah Prancis di bawah prinsip 'laicite' yang berlaku di negara tersebut, yang secara kasar diterjemahkan sebagai 'sekularisme'.
"Sekolah-sekolah di negara kita bersifat sekuler, gratis dan wajib. Tapi itu sekuler. Karena kondisi inilah yang memungkinkan adanya kewarganegaraan dan oleh karena itu simbol-simbol agama apa pun tidak mempunyai tempat di dalamnya. Dan kami akan dengan gigih mempertahankan sekularisme ini," ujar Macron.
Para guru dan kepala sekolah di Prancis, ujar Macron, 'tidak akan dibiarkan sendiri' dalam hal penegakan larangan abaya tersebut. Dia menyatakan pemerintah Prancis secara 'tanpa kompromi dalam hal ini'.
"Dan di sekolah menengah atau perguruan tinggi yang paling sensitif, staf khusus akan dikirimkan bersama kepala sekolah dan para guru untuk mendukung mereka dan untuk terlibat dalam dialog yang diperlukan dengan keluarga dan para siswa. Tapi kami tidak akan membiarkan apa pun lolos," ujarnya.
Larangan Mulai Berlaku
Larangan pemakaian abaya di sekolah mulai diberlakukan oleh Pemerintah Prancis pada Senin (4/9/2023). Penerapan larangan itu bertepatan dengan saat anak-anak di Prancis kembali masuk sekolah.
"Semuanya berjalan baik pagi ini. Tidak ada insiden untuk saat ini, kami akan terus waspada sepanjang hari agar para siswa memahami arti dari aturan ini," ucap Perdana Menteri (PM) Prancis Elisabeth Borne saat mengunjungi salah satu sekolah di Prancis bagian utara seperti dilansir AFP, Selasa (5/9/2023).
Dia mengatakan bahwa ada 'sejumlah' sekolah di mana siswi-siswinya tiba dengan mengenakan abaya. Dia mengatakan beberapa remaja putri itu kemudian bersedia mencopotnya.
"Beberapa remaja putri setuju untuk mencopotnya. Bagi remaja-remaja lainnya, kami akan berdiskusi dengan mereka, dan menggunakan pendekatan pendidikan untuk menjelaskan bahwa ada undang-undang yang diterapkan," ujar Borne.
Kelompok sayap kiri menuduh pemerintahan Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang beraliran sentris, berupaya menerapkan larangan abaya untuk bersaing dengan Partai Nasional yang beraliran sayap kanan dan dipimpin Marine Le Pen.
Menteri Pendidikan Prancis, Gabriel Attal, menuturkan kepada radio RTL bahwa otoritas setempat mengidentifikasi 513 sekolah yang mungkin terkena dampak larangan abaya pada awal tahun ajaran baru. Secara total, ada sekitar 45.000 sekolah di Prancis, dengan 12 juta siswa kembali bersekolah pada Senin (4/9) waktu setempat.
Dia mengatakan sosialisasi telah dilakukan sebelum dimulainya tahun ajaran baru untuk melihat di sekolah mana saja larangan abaya bisa memicu masalah. Dia mengatakan para pengawas sekolah yang terlatih akan ditempatkan di sekolah-sekolah tertentu.
Namun demikian, Attal menyatakan dirinya menentang penerapan larangan serupa terhadap orang tua siswa yang memakai pakaian dengan makna keagamaan ketika mengantarkan anak-anak mereka sekolah.
"Ada perbedaan antara apa yang terjadi di sekolah dan apa yang terjadi di luar sekolah. Yang penting bagi saya adalah apa yang terjadi di sekolah," ujarnya.
Beberapa tokoh sayap kanan telah meminta pemerintah Prancis mewajibkan anak-anak mengenakan seragam di sekolah-sekolah negeri. Attal mengatakan dirinya akan mengumumkan uji coba seragam pada musim gugur nanti.
"Saya tidak yakin bahwa ini menjadi solusi ajaib yang akan menyelesaikan semua masalah sekolah. Tapi menurut saya ini layak untuk diuji coba," ucapnya.
