.webp)
Pengadilan Malaysia membatalkan puluhan dakwaan korupsi yang dijeratkan terhadap Wakil Perdana Menteri (PM) Ahmad Zahid Hamidi, yang menjabat dalam pemerintahan PM Anwar Ibrahim. Langkah ini lantas memicu pertanyaan soal janji dan komitmen Anwar dalam memerangi korupsi.
Seperti dilansir Reuters, Senin (4/9/2023), Anwar membutuhkan dukungan dari Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang dipimpin oleh Ahmad Zahid, untuk mempertahankan dominasi dalam parlemen Malaysia.
Keputusan jaksa Malaysia untuk mencabut dakwaan dan membatalkan kasus korupsi itu tentu mengundang tanda tanya besar atas sikap pemerintahan Anwar terhadap kasus korupsi yang menjerat para pemimpin UMNO lainnya, terutama mantan PM Najib Razak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Najib kini sedang menjalani masa hukuman 12 tahun penjara untuk skandal mega korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB), di mana uang negara miliaran dolar Amerika diselewengkan. Najib juga menghadapi lebih banyak dakwaan suap.
Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur mengabulkan permintaan jaksa untuk melepaskan Ahmad Zahid dari 47 dakwaan yang menjerat dirinya, mulai dari pelanggaran kepercayaan, penyuapan dan pencucian uang, setelah Kantor Jaksa Agung (AGC) memutuskan tidak akan melanjutkan penuntutan kasus tersebut.
Putusan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur itu secara hukum disebut sebagai 'a discharge not amounting to an acquittal' atau dilepaskan tanpa dibebaskan.
Kantor berita Malaysia, Bernama, melaporkan bahwa jaksa mengajukan permintaan itu ke pengadilan untuk menghentikan kasus yang menjerat Ahmad Zahid, karena mereka ingin melakukan penyelidikan secara lebih mendalam.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak juga Video: Pecah Tangis Korban TPPO Setelah Dipulangkan ke Ibunya di Tasikmalaya
Putusan untuk melepaskan Ahmad Zahid dari dakwaan korupsi itu dijatuhkan setelah pengadilan, pada Januari tahun lalu, menyatakan jaksa penuntut telah berhasil menetapkan kasus awal terhadap Ahmad Zahid dan memintanya untuk mengajukan pembelaannya.
Ahmad Zahid mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan yang dijeratkan terhadapnya. UMNO menyebut Ahmad Zahid sebagai korban persekusi politik.
Belum ada tanggapan resmi dari AGC terhadap putusan pengadilan itu. Sementara pengacara Ahmad Zahid, Hisyam Teh Poh Teik, menyatakan timnya akan meminta pengadilan untuk menjatuhkan pembebasan sepenuhnya terhadap klien mereka.
UMNO terdepak keluar dari kekuasaan untuk pertama kalinya dalam sejarah Malaysia tahun 2018 lalu, ketika kemarahan publik meluas atas tuduhan korupsi terhadap Najib dan Ahmad Zahid. Keduanya bersama jajaran pejabat tinggi Malaysia lainnya didakwa dan diadili segera setelah kehilangan jabatan mereka.
Namun demikian, Anwar menunjuk Ahmad Zahid sebagai Wakil PM Malaysia setelah partainya gagal meraup dominasi dalam parlemen usai pemilu digelar tahun lalu dan mendorongnya untuk berkoalisi dengan UMNO.
Anwar sebelumnya menegaskan tidak ikut campur dalam proses peradilan yang dihadapi Ahmad Zahid. Dia belum memberikan tanggapannya atas putusan terbaru pengadilan Malaysia terhadap kasus Ahmad Zahid.
