Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pendidikan global, Gordon Brown, menyerukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mengadili para pemimpin Taliban atas dugaan kejahatan kemanusiaan karena memutus akses ke pendidikan dan pekerjaan untuk anak perempuan dan wanita Afghanistan.
Seperti dilansir Associated Press, Rabu (16/8/2023), seruan disampaikan Brown dalam konferensi pers virtual PBB yang digelar pada Selasa (15/8) waktu setempat, saat peringatan dua tahun Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan, setelah pemerintahan sipil yang didukung Barat kolaps.
Ditegaskan Brown dalam pernyataannya bahwa para pemimpin Taliban bertanggung jawab atas 'pelanggaran terhadap hak-hak anak perempuan dan wanita yang paling mengerikan, kejam dan tidak bisa dimaafkan di dunia saat ini'.
Brown yang juga mantan Perdana Menteri (PM) Inggris periode tahun 2007-2010 ini, mengatakan dirinya telah mengirimkan pendapat hukum kepada jaksa ICC Karim Khan yang menunjukkan bahwa pemutusan akses ke pendidikan dan pekerjaan merupakan 'diskriminasi gender'.
"Diskriminasi gender yang harus dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan harus diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional," cetus Brown.
Taliban mengambil alih kekuasaan di Kabul pada Agustus 2021, pada minggu-minggu terakhir pasukan Amerika Serikat (AS) dan NATO ditarik keluar dari Afghanistan setelah 20 tahun berperang di sana.
Sama seperti pemerintahan mereka sebelumnya di Afghanistan tahun 1996-2001 silam, Taliban secara bertahap menerapkan kembali interpretasi radikal mereka terhadap hukum Islam, dengan melarang anak perempuan bersekolah mulai kelas enam ke atas dan melarang wanita untuk bekerja, berada di ruang publik, gym dan baru-baru ini melarang salon kecantikan.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan juga 'Saat Taliban Tutup Paksa Salon Kecantikan di Afghanistan':
(nvc/ita)