.webp)
Pemimpin kelompok Hamas Ismail Haniyeh menyerukan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mengakhiri 'kolaborasi keamanan' dengan Israel. Haniyeh juga meminta Abbas untuk menghentikan praktik 'penangkapan politis'.
Seperti dilansir AFP, Senin (31/7/2023), Haniyeh menyampaikan seruan itu saat berbicara dalam pertemuan antara faksi Palestina di kota pesisir El Amalein, Mesir, pada Minggu (30/7) waktu setempat. Hamas yang dipimpin oleh Haniyeh diketahui menguasai Jalur Gaza sejak tahun 2007 lalu.
Pertemuan di Mesir itu menjadi upaya terbaru untuk rekonsiliasi antar faksi Palestina yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara pemerintah paralel Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza dan Otoritas Palestina -- dikuasai oleh gerakan sekuler Fatah yang dipimpin Abbas -- yang berkuasa di Tepi Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Haniyeh menyerukan 'restrukturisasi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)', yang merupakan badan yang memperjuangkan terbentuknya negara Palestina. Badan ini mencakup sebagian besar faksi politik Palestina, tapi bukan Hamas maupun Jihad Islam -- kelompok militan yang memboikot pertemuan di Mesir.
"Parlemen baru yang inklusif harus dibentuk atas dasar pemilu demokratis yang bebas," cetus Haniyeh dalam pertemuan tersebut. Hamas yang memenangkan pemilu legislatif terakhir Palestina tahun 2006 lalu, telah berulang kali menyerukan agar pemilu digelar.
Abbas, pada Minggu (30/7) waktu setempat, menegaskan agar 'kudeta dan perpecahan yang melanda kita ... harus diakhiri'. Dia merujuk pada bentrokan sengit antara Hamas dan Fatah usai pemilu tahun 2006.
"Kita harus kembali kepada negara tunggal, satu sistem, satu hukum, dan satu tentara yang sah," cetusnya.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak Video: 3 Warga Palestina Tewas Ditembak Tentara Israel di Tepi Barat
Lebih lanjut, Abbas menegaskan bahwa PLO merupakan 'satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina'. Dia juga menyerukan 'perlawanan rakyat yang damai', sedangkan Haniyeh menggembor-gemborkan 'perlawanan menyeluruh'.
Pertemuan pada Minggu (30/7) waktu setempat menyatukan seluruh faksi politik Palestina, kecuali Jihad Islam dan dua kelompok kecil lainnya. Jihad Islam yang bermarkas di Jalur Gaza menjadi pembebasan tahanan yang ditahan Otoritas Palestina sebagai persyaratan untuk mengirim perwakilan ke pertemuan di Mesir.
Haniyeh menyebut pertemuan di Mesir 'tidak lengkap' tanpa kehadiran Jihad Islam dan dua faksi kecil lainnya.
