.webp)
Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin mengumumkan pengerahan kapal Penjaga Pantai AS ke perairan Papua Nugini mulai bulan depan. Austin juga menegaskan bahwa Washington tidak berupaya untuk membangun pangkalan militer permanen di Papua Nugini.
Seperti dilansir AFP, Kamis (27/7/2023), pengumuman itu disampaikan Austin saat berkunjung ke Port Moresby pekan ini. Dia menjadi bos Pentagon atau Menhan AS pertama yang melakukan kunjungan ke Papua Nugini.
"Sebuah kapal jenis cutter milik Penjaga Pantai AS akan berada di sini pada bulan Agustus," ucap Austin saat berada di Port Moresby.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menekankan perlunya kerja sama dalam 'penegakan hukum maritim' di bidang-bidang seperti penangkapan ikan ilegal dan perdagangan manusia.
Pengerahan kapal Penjaga Pantai AS itu dilakukan saat Washington berupaya meningkatkan kerja sama pertahanan dalam menghadapi persaingan sengit dengan China untuk memperebutkan pengaruh di kawasan itu.
Langkah itu mewujudkan pakta pertahanan yang baru-baru ini ditandatangani oleh kedua negara, yang memberikan akses militer lebih besar kepada AS ke bagian penting yang strategis di kawasan Pasifik Selatan.
Washington sangat ingin menunjukkan bahwa mitra-mitra regional bisa memperoleh manfaat dari peningkatan kerja sama keamanan dengan AS dan untuk menghilangkan kekhawatiran warga lokal soal Papua Nugini akan diseret ke dalam persaingan AS-China dalam mendapatkan pengaruh di kawasan tersebut.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
"Saya hanya ingin memperjelas bahwa kami tidak mencari pangkalan permanen di PNG (Papua Nugini-red). Ini menjadi peluang untuk memperluas hubungan yang terjalin sejak lama," tegasnya.
Terletak di antara Taiwan dan Australia yang merupakan sekutu AS, Papua Nugini adalah negara terbesar dan paling padat di kawasan Melanesia -- wilayah yang sangat penting dalam menentukan hasil Perang Dunia II di kawasan Pasifik.
Menurut pakta keamanan penting yang ditekan awal tahun ini, AS akan bisa mengembangkan dan mengoperasikan fasilitas di seluruh negara tersebut. Dengan persetujuan Papua Nugini, militer AS bisa menempatkan tentara dan kapal militer di enam pelabuhan dan bandara utama, termasuk Pangkalan Laut Lombrum di Pulau Manus dan fasilitas-fasilitas di Port Moresby.
Pakta keamanan itu juga menyatakan bahwa Washington akan memiliki 'akses tanpa hambatan' ke lokasi-lokasi tersebut di atas, untuk 'menempatkan lebih awal peralatan, pasokan dan materialnya' dan memiliki 'penggunaan eksklusif' untuk beberapa zona di mana pembangunan dan 'kegiatan konstruksi' bisa dilakukan.
Perdana Menteri (PM) James Marape mendukung pakta keamanan itu dengan mengatakan bahwa pakta itu akan membantu memodernisasi infrastruktur Papua Nugini dan memperkuat keamanan negara itu.
"Mereka tidak pernah merusak kedaulatan dan otonomi kita. Bukan mereka yang masuk. Kita yang mengundang masuk... untuk membangun pertahanan kita untuk melindungi perbatasan kita sendiri, termasuk menghentikan pencurian ikan dari lautan kita. Kita melakukan ini untuk kemajuan negara kita," jelasnya.
