Miliarder yang merupakan mantan perdana menteri (PM) Thailand, Thaksin Shinawatra, akan kembali ke kerajaan tersebut pada bulan depan, tepatnya 10 Agustus mendatang, setelah 15 tahun mengasingkan diri di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh putrinya pada Rabu (26/7).
Taipan berusia 74 tahun tersebut dua kali terpilih sebagai perdana menteri, tetapi digulingkan oleh kudeta militer pada tahun 2006. Dia telah lama berbicara tentang keinginannya untuk pulang, tetapi menghadapi berbagai tuduhan kriminal -- yang menurutnya bermotivasi politik.
Dilansir kantor berita AFP, Rabu (26/7/2023), Thaksin adalah momok bagi kubu pro-militer dan kepulangannya bisa mengobarkan situasi politik yang sudah tegang di Thailand.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Thailand berada dalam kebuntuan politik setelah Senat yang didominasi militer memblokir ketua Partai Bergerak Maju (MFP) untuk menjadi perdana menteri setelah partai reformis itu memenangkan pemilihan umum pada Mei lalu.
"Saya tidak percaya apa yang akan saya tulis. Ayah akan kembali pada 10 Agustus di bandara Don Meung," tulis putri Thaksin, Paetongtarn Shinawatra di halaman Facebook resminya pada hari Rabu -- hari ulang tahun Thaksin.
Paetongtarn adalah kandidat untuk menjadi PM dari partai Pheu Thai, yang berada di urutan kedua dalam pemilihan umum dan sekarang sedang berusaha untuk membentuk pemerintahan setelah MFP diblokir.
"Hati saya dan semua orang di keluarga kami merasa senang, bahagia dan khawatir, tapi kami menghormati keputusan ayah," tulisnya.
Beberapa hari sebelum pemilu Mei lalu, Thaksin mengatakan di media sosial bahwa dia akan kembali ke Thailand "sebelum ulang tahun saya" karena dia sudah tua dan ingin menghabiskan waktu bersama cucu-cucunya.
Thaksin telah dihukum secara in absentia atas tuduhan korupsi pada 2008 -- dan sejak itu menghadapi banyak kasus lain -- namun dia mengatakan pada Mei bahwa dia siap menghadapi pengadilan.
Partai-partai yang terkait dengan Thaksin telah mendominasi politik Thailand sejak 2001, tetapi kehilangan dua perdana menteri karena kudeta militer dan satu lagi karena putusan pengadilan.