.webp)
Ukriana sebelumnya mendesak anggota Kongres AS untuk menekan pemerintahan Biden agar menyetujui pengiriman bom cluster, yang dikenal sebagai Dual-Purpose Conventional Improved Munitions (DPICM).
Juru bicara Pentagon, secara terpisah, mengatakan bahwa pemerintah Biden sedang mempertimbangkan untuk memasok DPICM ke Ukraina, namun hanya yang memiliki tingkat kegagalan lebih rendah dari 2,35 persen saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Juni lalu, seorang pejabat senior Pentagon yang enggan disebut namanya menyebut bahwa militer AS meyakini bom cluster akan berguna bagi pasukan Ukraina, namun pengirimannya belum disetujui karena pembatasan Kongres dan kekhawatiran di antara sekutu-sekutu AS.
Paket Bantuan Terbaru AS untuk Ukraina Capai Rp 12 Triliun
Sementara itu, disebutkan oleh sejumlah pejabat AS, bahwa paket bantuan senjata terbaru untuk Ukraina yang akan diumumkan ini juga mencakup amunisi untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS) dan kendaraan darat seperti kendaraan tempur Bradley dan kendaraan pengangkut lapis baja Stryker.
Disebutkan bahwa total paket bantuan terbaru AS itu mencapai senilai US$ 800 juta (Rp 12,1 triliun). Ditambahkan oleh para pejabat AS bahwa paket bantuan itu masih dalam tahap finalisasi dan masih bisa berubah.
Paket bantuan itu akan didanai menggunakan Presidential Drawdown Authority, yang memberikan wewenang kepada Biden untuk mentransfer peralatan dan layanan dari pasokan AS tanpa memerlukan persetujuan Kongres AS dalam situasi darurat. Materialnya akan diambil dari persediaan berlebih militer AS.
Bantuan terbaru ini akan menjadi yang ke-42 yang disetujui AS untuk Ukraina sejak Rusia menginvasi pada Februari 2022. Total bantuan keamanan AS untuk Ukraina sejauh ini mencapai lebih dari US$ 40 miliar atau setara Rp 605,4 triliun.
(nvc/idh)
