.webp)
Parlemen Thailand akan menggelar pemungutan suara atau voting untuk memilih Perdana Menteri (PM) baru dalam sidang gabungan yang dijadwalkan pada 13 Juli mendatang. Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat, menjadi kandidat utama untuk menjadi kepala pemerintahan terbaru Thailand.
Seperti dilansir AFP, Rabu (5/7/2023), Partai Move Forward yang dipimpin Pita meraih kursi terbanyak dalam pemilu 14 Mei lalu, namun tidak ada jaminan dia akan bisa membentuk pemerintahan baru atau memimpin Thailand.
Partai Move Forward berhasil membentuk koalisi delapan partai, termasuk Partai Pheu Thai yang menempati posisi kedua dalam pemilu lalu, dengan total 312 kursi parlemen. Namun angka itu masih jauh dari batasan 376 suara dukungan yang diperlukan dari kedua majelis parlemen untuk mengukuhkan Pita sebagai PM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota parlemen veteran Wan Muhamad Noor Matha, yang ditunjuk menjadi Ketua DPR Thailand pada Selasa (4/7) kemarin, telah menjadwalkan sidang gabungan pada 13 Juli mendatang untuk memilih PM yang baru.
Saat ditanya apa yang akan terjadi jika Pita tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk menjadi PM, Wan Noor menjawab: "Parlemen akan memilih sampai kita memiliki PM."
"Jika pemungutan suara tidak memenuhi 376, kita akan melakukan pemungutan suara lebih lanjut," tuturnya kepada wartawan setempat.
Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal berapa banyak peluang yang akan diberikan kepada Pita sebelum kandidat alternatif dicari.
Lihat juga Video 'Demo Tuntut Perubahan Konstitusi di Luar Parlemen Thailand Ricuh':
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Partai Move Forward menghadapi penolakan dari Senat, yang beranggotakan 250 orang yang ditunjuk militer, sejak memenangkan pemilu 14 Mei lalu karena dorongan kontroversial partai itu untuk mereformasi undang-undang pencemaran nama baik Kerajaan Thailand, serta rencana mengguncang monopoli bisnis.
Di luar parlemen, Pita juga menghadapi tantangan lainnya, setelah komisi pemilu Thailand melakukan penyelidikan sejak bulan lalu untuk memeriksa apakah dia memenuhi syarat untuk mencalonkan diri karena ada tuduhan memiliki saham di perusahaan media yang kini sudah tidak beroperasi.
Anggota parlemen Thailand diketahui tidak diperbolehkan memiliki saham media.
