.webp)
Kekhawatiran Domestik
Dilansir DW, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengaku terpaksa mempertahankan perjanjian itu di tengah gelombang protes dan kritik. Sejumlah pihak juga mempertanyakan soal penyerahan kedaulatan Papua Nugini.
"Dalam 48 tahun militer kita biarkan terkikis," katanya kepada parlemen, Rabu (14/06).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kedaulatan diukur dari kekokohan dan kekuatan militer Anda," sambungnya.
Mantan Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, mengatakan perjanjian itu menjadikan Papua Nugini sebagai sasaran tembak. Dia mengatakan AS menggunakan Papua Nugini untuk kepentingan pribadi AS.
"Amerika melakukan hal itu untuk menjaga kepentingan negaranya, kita semua paham bagaimana situasi geopolitik di kawasan kita," ucapnya.
Presiden AS Joe Biden sebenarnya direncanakan menandatangani langsung perjanjian itu. Namun, rencana perjalanan itu dibatalkan karena ada perselisihan anggaran di Kongres AS.
Anggota DPR RI Soroti Pakta Keamanan AS dan Papua Nugini
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyoroti pakta keamanan Papua Nugini yang akan memberikan akses tanpa hambatan bagi militer AS itu. Bobby meminta pemerintah RI mengingatkan soal integritas teritorial antarwilayah terdekat.
Bobby mulanya menyinggung rencana kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua Nugini pada 6-7 Juli 2023. Dia ingin kesempatan itu digunakan Jokowi untuk mengingatkan Papua Nugini soal batas teritorial demi menindaklanjuti pakta keamanan AS dan Papua Nugini.
"Papua Nugini sudah meneken pakta keamanan dengan AS, di mana Indonesia juga akan membuka perbatasan dengan Papua Nugini dalam kunjungan Presiden 6-7 Juli nanti," kata Bobby.
Bobby menyebut Jokowi harus menyampaikan soal integritas teritorial. Namun, dia mewanti-wanti Presiden Jokowi agar tidak terkesan mencampuri urusan domestik dan kebijakan luar negeri Papua Nugini.
"Presiden dalam kunjungannya nanti ke Papua Nugini harus menyampaikan bahwa Indonesia harus dihargai teritorial integrity, tanpa akan mencampuri urusan domestik dan kebijakan Papua Nugini soal akses tanpa batas ini ke AS," tutur Bobby.
"Bila Papua Nugini nggak bisa memberikan komitmen, tunda saja pembukaan perbatasan," sambungnya.
Dia juga berharap Pemerintah mempercepat penambahan kekuatan menyikapi dinamika di Pasifik Barat. Salah satunya dengan pengisian formasi organisasi Kogabwilhan III.
"Ya, memang pangkalan Lombrum ini dulu juga sudah dipergunakan zaman perang dunia, tempat berlabuh hampir 200 kapal untuk merebut Filipina dari Jepang. Indonesia tentu harus meresponsnya dengan mempercepat mengisi formasi organisasi dan kekuatan Kogabwilhan III yang dibentuk untuk merespons dinamika di Pasifik Barat ini," katanya.
(haf/haf)
