.webp)
Reformasi pensiun yang didorong pemerintahan Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapatkan persetujuan Dewan Konstitusional untuk secara resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU). Keputusan ini semakin mendorong unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan yang marak di berbagai wilayah Prancis beberapa waktu ini.
Seperti dilansir AFP dan Reuters, Sabtu (15/4/2023), Dewan Konstitusional Prancis menyatakan, pada Jumat (14/4) waktu setempat, bahwa legislasi yang mengatur soal reformasi pensiun itu sudah sesuai dengan hukum Prancis.
Sembilan anggota Dewan Konstitusional Prancis memutuskan untuk mendukung ketentuan-ketentuan utama dalam reformasi pensiun itu, termasuk menaikkan batas usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun dan memperpanjang masa kerja yang diperlukan untuk mendapatkan pensiun penuh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Enam proposal kecil dalam reformasi pensiun itu ditolak, termasuk soal memaksa perusahaan besar untuk mempublikasikan jumlah pegawai berusia 55 tahun ke atas yang mereka pekerjakan, dan pembuatan kontrak khusus bagi para pekerja dengan usia lebih tua.
Usai putusan Dewan Konstitusional diumumkan, Jurnal Resmi yang mempublikasikan teks UU yang mengatur reformasi pensiun itu pada Sabtu (15/4) pagi waktu setempat, mengamandemen kata 'enam puluh dua' menjadi 'enam puluh empat' untuk batas usia pensiun.
Kemunculan teks legislasi dalam Jurnal Resmi, yang merupakan lembar catatan resmi otoritas Prancis, berarti legislasi itu sekarang telah disahkan menjadi UU.
Macron kemudian menandatangani UU itu pada Sabtu (15/4) waktu setempat, yang semakin mengukuhkan pengesahan reformasi pensiun itu
Unjuk rasa spontan pecah pada Jumat (14/4) waktu setempat ketika keputusan Dewan Konstitusional Prancis diumumkan ke publik.
Seperti apa respons publik Prancis atas keputusan Dewan Konstitusional itu? Simak di halaman selanjutnya.
Lihat juga Video: Demo Tolak Usia Pensiun di Prancis Ricuh, Polisi Lepaskan Gas Air Mata
Para demonstran berkumpul di luar Balai Kota Paris dengan membawa spanduk bertuliskan 'Iklim kemarahan' dan 'unjuk rasa tidak akan berakhir sampai reformasi dicabut', mengindikasikan keputusan Dewan Konstitusional sepertinya tidak akan mengakhiri kemarahan publik yang dipicu oleh Macron dan pemerintahannya.
Sejumlah demonstran melakukan pembakaran tempat sampah saat melakukan long-march di jalanan Paris. Mereka juga meneriakkan slogan populer di kalangan demonstran anti-Macron yang berbunyi: "Kami ada di sini, kami ada di sini, meskipun Macron tidak menginginkannya, kami ada di sini."
Tidak hanya itu, serikat pekerja Prancis juga menyerukan unjuk rasa besar-besaran pada Hari Buruh yang jatuh 1 Mei mendatang.
Unjuk rasa serupa juga terjadi di beberapa kota Prancis lainnya pada Jumat (14/4) malam, dengan sejumlah aksi protes diwarnai kerusuhan.
