.webp)
China meluncurkan latihan militer di sekitar Taiwan pada hari Sabtu (8/4) yang akan berlangsung selama tiga hari. China menyebut latihan ini sebagai "peringatan keras" untuk pemerintah Taiwan setelah pertemuan antara presidennya dan ketua DPR Amerika Serikat (AS).
Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (8/4/2023), militer China, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa latihan yang diberi nama "Pedang Tajam Bersatu", itu akan berlangsung hingga Senin mendatang.
Latihan itu akan berlangsung di "wilayah maritim dan ruang udara Selat Taiwan, di lepas pantai utara dan selatan pulau itu, dan di timur pulau itu", kata Shi Yin, juru bicara PLA, menurut kantor berita Xinhua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Latihan itu juga akan mencakup latihan tembakan langsung pada Senin di lepas pantai provinsi Fujian, China, yang berhadapan dengan Taiwan, kata otoritas maritim setempat dalam sebuah pernyataan.
Latihan itu dilakukan setelah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen membuat marah Beijing dengan bertemu dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy di California.
China memandang Taiwan yang demokratis dan berpemerintahan sendiri sebagai bagian dari wilayahnya, dan telah bersumpah suatu hari akan merebutnya, dengan paksa jika perlu.
"Operasi ini berfungsi sebagai peringatan keras terhadap kolusi antara pasukan separatis yang mencari 'kemerdekaan Taiwan' dan kekuatan eksternal dan terhadap kegiatan provokatif mereka," kata Shi, juru bicara PLA.
Simak juga Video: Putin Tegaskan Rusia Tak Bentuk Aliansi Militer dengan China
"Operasi itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial China," imbuh Shi.
Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan, dalam 24 jam terakhir, tiga kapal perang China telah berlayar melintas perairan di sekitar Taiwan.
Kementerian Pertahanan Taiwan pada hari Sabtu mengecam pengumuman Beijing tentang latihan militer tersebut. Taiwan menyebut latihan itu mengancam stabilitas regional.
China menggunakan kunjungan Tsai ke AS sebagai "alasan untuk melakukan latihan militer, yang secara serius merusak perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan", kata kementerian itu.
