.webp)
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin akan mengunjungi negaranya pada 27 April mendatang. Kunjungan Putin itu disebut terkait peresmian reaktor tenaga nuklir pertama di Turki yang dibangun oleh perusahaan energi nuklir Rusia, Rosatom.
"Ada kemungkinan bahwa Putin akan datang pada 27 April, atau kami mungkin terhubung dengan seremoni peresmian secara online dan kami akan mengambil langkah pertama di Akkuyu," ucap Erdogan dalam pernyataan yang disiarkan televisi swasta ATV pada Rabu (29/3) dan dilansir Reuters, Kamis (30/3/2023).
Erdogan, dalam pengumuman sebelumnya, menyatakan bahwa Turki akan memuat bahan bakar nuklir pertama ke dalam unit daya pertama pada pembangkit listrik tenaga nuklir Akkuyu, dan secara resmi memberikan status fasilitas nuklir pada pada 27 April mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pernyataan terpisah, pada Senin (27/3) waktu setempat, Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia membantah laporan yang menyebut Putin berencana mengunjungi Turki.
Sementara dalam pernyataan pada Sabtu (25/3) lalu, Kremlin menyatakan Putin dan Erdogan melakukan percakapan telepon untuk membahas keberhasilan implementasi proyek strategis bersama di sektor energi, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Akkuyu.
Proyek 4.800 Megawatt senilai US$ 20 miliar itu terdiri atas pembangunan empat reaktor di kota Akkuyu, yang ada di tepi Laut Mediterania, yang akan memungkinkan Turki bergabung dengan klub kecil beranggotakan negara-negara yang memiliki energi nuklir sipil.
Turki sebelumnya mengumumkan rencana untuk meluncurkan reaktor pertama di Akkuyu tahun 2023 ini.
Lihat juga Video 'Yel-yel Warga Turki Desak Pemerintahan Erdogan Mundur Usai Gempa':
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Sementara itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada awal bulan ini menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas tuduhan kejahatan perang di Ukraina, yang memicu kemarahan Kremlin.
Namun Turki diketahui bukan penanda tangan Statuta Roma, yang mendasari pembentukan ICC, sehingga tidak mungkin mengeksekusi perintah penangkapan itu.
