.webp)
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menanggapi seruan yang disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden soal reformasi peradilan yang menuai protes besar-besaran di negara itu. Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak mengambil keputusan berdasarkan tekanan dari luar negeri.
"Israel merupakan sebuah negara berdaulat yang mengambil keputusan atas kehendak rakyatnya dan tidak berdasarkan tekanan dari luar negeri, termasuk dari sahabat," tegas Netanyahu dalam pernyataannya seperti dilansir Reuters, Rabu (29/3/2023).
Netanyahu menambahkan bahwa pemerintahannya berusaha melakukan reformasi 'melalui konsensus luas'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Biden sebelumnya mengingatkan bahwa pemerintah Israel tidak bisa terus mendesak reformasi peradilan yang sangat kontroversial, yang memicu kerusuhan dan kritikan di antara sekutu-sekutu Barat. Dia juga mengharapkan agar Netanyahu meninggalkan reformasi peradilan yang memicu krisis politik di Israel itu.
"Seperti banyak pendukung kuat Israel, saya sangat prihatin.... Mereka tidak dapat melanjutkan jalan ini, dan saya telah menjelaskannya," kata Biden kepada wartawan saat berkunjung ke North Carolina, seperti dilansir kantor berita AFP.
"Mudah-mudahan Perdana Menteri (Benjamin Netanyahu) akan bertindak sedemikian rupa sehingga dia akan mencoba melakukan beberapa kompromi yang tulus, tetapi itu masih harus dilihat," kata Biden.
Di tengah unjuk rasa besar-besaran, Netanyahu mengumumkan penundaan reformasi peradilan yang kontroversial itu pada Senin (27/3) malam. Penundaan itu berlaku hingga parlemen Israel kembali bersidang usai libur Paskah dan Hari Kemerdekaan bulan depan.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
"Berangkat dari rasa tanggung jawab nasional, Saya memutuskan untuk menunda sidang pembacaan kedua dan ketiga di sesi ini," ujar Netanyahu di Yerusalem.
Penundaan itu berarti rancangan UU yang diprotes karena melemahkan Mahkamah Konstitusi itu belum akan diputuskan oleh parlemen hingga setidaknya akhir April. Padahal sehari sebelumnya, Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant, usai meminta pembatalan reformasi peradilan itu.
Penundaan reformasi peradilan selama empat pekan merupakan hasil negosiasi politik antara partai-partai koalisi. Partai Otzama Yehudit pimpinan Ben-Gvir termasuk yang paling santer menolak, bahkan mengancam akan mundur dari koalisi jika reformasi dibatalkan.
