.webp)
Presiden Amerika Serikat Joe Biden ikut berkomentar mengenai rencana reformasi peradilan yang memicu aksi demo besar-besaran di Israel. Biden mengingatkan bahwa pemerintah Israel tidak bisa terus mendesak reformasi peradilan yang sangat kontroversial, yang telah memicu kerusuhan dan kritikan di antara sekutu-sekutu Barat.
"Seperti banyak pendukung kuat Israel, saya sangat prihatin.... Mereka tidak dapat melanjutkan jalan ini, dan saya telah menjelaskannya," kata Biden kepada wartawan saat berkunjung ke North Carolina, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (29/3/2023).
"Mudah-mudahan Perdana Menteri (Benjamin Netanyahu) akan bertindak sedemikian rupa sehingga dia akan mencoba melakukan beberapa kompromi yang tulus, tetapi itu masih harus dilihat," kata Biden. Pemimpin AS itu menambahkan dirinya tidak mempertimbangkan untuk mengundang Netanyahu ke Gedung Putih, setidaknya "tidak dalam waktu dekat."
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Biden pun menyampaikan keprihatinannya atas situasi di Israel, di mana Netanyahu dituduh oleh para penentangnya telah bersikap kasar terhadap demokrasi Israel dalam upaya untuk memperkuat kekuasaannya sendiri.
Ditanya apakah demokrasi Israel berada pada titik belok -- ungkapan yang sering digunakan Biden untuk menggambarkan bahaya yang dihadapi demokrasi di seluruh dunia -- presiden Amerika Serikat itu mengatakan: "Saya tidak tahu bahwa mereka berada pada titik belok tetapi menurut saya itu sulit dan mereka harus menyelesaikannya."
Biden menyerukan agar undang-undang peradilan yang kontroversial itu dibatalkan.
"Saya harap mereka menjauh dari itu," ujar Biden kepada wartawan.
Simak Video 'Netanyahu Pecat Menhan Yoav Gallan, Israel Memanas!':
Diketahui bahwa Netanyahu telah menunda reformasi peradilan usai aksi-aksi demo massal di Israel. "Berangkat dari rasa tanggung jawab nasional, Saya memutuskan untuk menunda sidang pembacaan kedua dan ketiga di sesi ini," kata dia di Yerusalem pada Senin (27/3) waktu setempat.
Artinya, rancangan UU yang diprotes karena melemahkan Mahkamah Konstitusi itu belum akan diputuskan oleh parlemen hingga setidaknya akhir April. Padahal sehari sebelumnya, Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant, usai meminta pembatalan reformasi.
Penundaan reformasi yudisial selama empat pekan merupakan hasil negosiasi politik antara partai-partai koalisi. Partai Otzama Yehudit pimpinan Ben-Gvir termasuk yang paling santer menolak, bahkan mengancam akan mundur dari koalisi jika reformasi dibatalkan.
