Tel Aviv -
Jaksa Agung Israel menuduh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu telah melanggar hukum dengan mengabaikan konflik kepentingan antara persidangan kasus korupsi yang menjerat dirinya dan terlibat secara langsung dalam rencana perombakan peradilan oleh pemerintahannya.
Seperti dilansir Reuters, Sabtu (25/3/2023), rencana pemerintah Netanyahu untuk mereformasi peradilan itu menuai unjuk rasa besar-besaran oleh rakyat Israel, dengan para pengkritik menyebut perombakan itu akan melemahkan Mahkamah Agung.
Dalam pernyataan pada Kamis (23/3) waktu setempat, Netanyahu menyatakan dirinya mengesampingkan semua pertimbangan lainnya dan akan melakukan 'apapun yang diperlukan' untuk mencapai solusi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surat dari Jaksa Agung Gali Baharav-Miara semakin menghambat rencana perombakan itu, yang memicu perpecahan mendalam di masyarakat Israel.
Puluhan ribu demonstran turun ke jalanan beberapa waktu terakhir untuk memprotes rencana perombakan peradilan itu. Situasi itu membuat khawatir kalangan bisnis dan membuka celah dalam koalisi sayap kanan yang dipimpin Netanyahu.
Tidak hanya di kalangan masyarakat sipil, aksi protes terhadap perombakan itu juga merembet ke militer. Laporan televisi Israel Channel 12 menyebut bahwa usai Netanyahu berpidato, sekitar 200 pilot cadangan elite pada Angkatan Udara Israel menangguhkan diri dari tugas pada Jumat (24/3).
Setelah laporan media menyebut Menteri Pertahanan Yoav Gallant akan menangguhkan rencana perombakan itu, Netanyahu memanggil jajaran pejabat tinggi pertahanan yang menjelaskan potensi dampak perombakan terhadap Angkatan Bersenjata Israel setelah ratusan tentara cadangan menangguhkan diri.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan juga 'PKS-PDIP Satu Suara Menolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20':
[Gambas:Video 20detik]
Namun, Netanyahu yang hingga kini masih menjalani sidang korupsi yang dibantahnya, terus melanjutkan rencananya. Bahkan dalam pidato televisi, dia menyatakan akan berusaha meloloskan perombakan peradilan itu pekan depan.
Pada Kamis (23/3) waktu setempat, Knesset atau parlemen Israel mengamandemen undang-undang yang membatasi keadaan di mana seorang PM bisa dicopot dari jabatannya. Namun Jaksa Agung Baharav-Miara menyerukan agar Netanyahu menjauhkan diri dari perombakan peradilan itu, yang ditangani oleh Menteri Kehakiman Yariv Levin.
"Situasi hukumnya jelas: Anda harus menahan diri dari keterlibatan apapun dalam inisiatif untuk mengubah peradilan," imbau Baharav-Miara dalam suratnya yang diungkap ke publik oleh juru bicara kantor Kementerian Kehakiman Israel.
"Pernyataan Anda semalam dan tindakan apapun yang Anda ambil untuk melanggar hal ini adalah ilegal," tegasnya kepada Netanyahu.
Surat itu menyusul peringatan awal yang diberikan Baharav-Miara agar Netanyahu menjauhkan diri dari dorongan koalisi pemerintahannya untuk mewujudkan perombakan peradilan, yang dipandang oleh Baharav-Miara sebagai konflik kepentingan bagi Netanyahu terkait persidangan kasusnya yang belum tuntas.
Usai surat Jaksa Agung Israel dirilis ke publik, kelompok pemantau Gerakan untuk Pemerintahan Berkualitas di Israel menyatakan akan mengajukan mosi untuk tuduhan penghinaan pengadilan dan meminta agar Netanyahu dihukum sesuai hukum, termasuk denda berat dan hukuman penjara.
Koalisi pemerintahan Netanyahu mendorong perombakan peradilan yang akan memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah untuk memilih hakim dan membatasi wewenang Mahkamah Agung dalam membatalkan undang-undang.
Para pendukung perombakan itu mengklaim hal semacam itu akan membatasi jangkauan Mahkamah Agung dan memulihkan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan. Sementara para pengkritiknya menyebut aturan semacam itu akan memperlemah pengadilan, membahayakan kebebasan sipil dan merugikan ekonomi.
Usulan perombakan peradilan itu memicu unjuk rasa secara nasional di Israel dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu-sekutu Barat.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
