.webp)
![Israeli Knesset (Israeli parliament) member Bezalel Smotrich (R), leader of the Religious Zionist Party, speaks with Likud party member Amir Ohana (L) during a session elect the new speaker of the assembly at its Plenum Hall in Jerusalem on December 13, 2022. (Photo by Gil COHEN-MAGEN / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Gil COHEN-MAGEN has been modified in AFP systems in the following manner: [Likud party member Amir Ohana] instead of [Knesset Secretary General Dan Marzouk]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.](https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2022/12/29/israel-politics-parliament_169.jpeg?w=700&q=90 "ISRAEL-POLITICS-PARLIAMENT")
Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Israel, Bezalel Smotrich, menuai kecaman karena menyebut tidak ada sejarah atau budaya Palestina, dan tidak ada yang namanya rakyat Palestina. Kecaman terhadap Bezalel Smotrich juga datang dari Amerika Serikat (AS).
Dilansir Reuters, Selasa (21/3/2023), Smotrich juga memicu kemarahan Yordania karena berbicara di atas podium yang dihiasi variasi bendera Israel yang menunjukkan negara Israel dengan perbatasan yang diperluas mencakup Tepi Barat, Yerusalem Timur, Gaza dan Yordania.
"Apakah ada sejarah atau budaya Palestina? Tidak ada," ucap Smotrich dalam cuplikan tayangan pidato yang disampaikan dalam sebuah konferensi di Prancis pada Minggu (19/3) waktu setempat. Video itu beredar secara luas di media sosial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada yang namanya rakyat Palestina," cetusnya.
Smotrich diketahui memimpin partai nasionalis-religius dalam koalisi pemerintahan beraliran sayap kanan-radikal yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.
Dia menyampaikan pidato kontroversial itu pada hari yang sama ketika para pejabat Palestina dan Israel bertemu di Mesir untuk membahas upaya meredakan konflik menjelang bulan suci Ramadan dan hari raya Paskah.
Amerika Serikat ikut mengecam pernyataan Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich karena menyangkal keberadaan rakyat Palestina. AS menyebut pernyataan tersebut "berbahaya."
 Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. (REUTERS/Ronen Zvulun) |
"Kami menganggap komentar itu tidak hanya tidak akurat tetapi juga sangat memprihatinkan dan berbahaya," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel kepada wartawan seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (22/3).
Dia juga menyebut pernyataan Smotrich tersebut sebagai "ofensif."
"Rakyat Palestina memiliki sejarah dan budaya yang kaya dan Amerika Serikat menghargai kemitraan kami dengan rakyat Palestina," katanya.
Lihat juga Video 'Detik-detik Serangan Udara Israel Hantam Tepi Barat, 6 Orang Tewas':
Tetapi ditanya tentang bagaimana pernyataan itu akan mempengaruhi hubungan AS dengan sekutunya, Israel, Patel mengatakan bahwa Smotrich "bukan satu-satunya individu dalam pemerintahan Israel."
Kecaman sebelumnya datang dari PM Palestina Mohammad Shtayyeh yang memperingatkan bahwa pernyataan semacam itu sama saja hasutan untuk melakukan kekerasan.
Dalam komentar terpisah, Kementerian Luar Negeri Palestina menyatakan bahwa dengan menyangkal keberadaan rakyat Palestina dan hak nasional mereka yang sah di tanah air mereka, para pemimpin Israel telah 'mendorong lingkungan yang mengobarkan ekstremisme dan terorisme Yahudi terhadap rakyat kami'.
Wakil juru bicara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Farhan Haq, dalam komentarnya, menggambarkan pernyataan Smotrich itu 'sama sekali tidak membantu'.
"Tentu saja, dengan sangat jelas dan tegas ada yang namanya rakyat Palestina. Hak-hak mereka ditegakkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa," ucapnya kepada wartawan di markas PBB di New York, Amerika Serikat (AS).
Uni Eropa, dalam tanggapannya. menyatakan 'dengan tegas menyesalkan komentar tidak bisa diterima lainnya dari Menteri Smotrich'. Dinilai oleh Uni Eropa bahwa komentar semacam itu berbahaya dan kontraproduktif. Mesir, negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel, juga mengecam pernyataan Smotrich tersebut.
