.webp)
Perdana Menteri (PM) China Li Keqiang menjanjikan 'reunifikasi damai' dengan Taiwan saat berbicara dalam rapat tahunan parlemen di Beijing. Li juga menegaskan Beijing akan mengambil langkah-langkah tegas untuk menentang kemerdekaan Taipei.
Merespons hal itu, otoritas Taipei mengingatkan agar Beijing menghormati komitmen rakyat Taiwan terhadap demokrasi dan kebebasan. Demikian seperti dilansir Reuters, Senin (6/3/2023).
Dalam tiga tahun terakhir, China meningkatkan aktivitas militer di dekat wilayah Taiwan, yang diklaim untuk merespons apa yang disebutnya sebagai 'kolusi' antara Taipei dan Amerika Serikat (AS) -- pendukung internasional dan pemasok senjata utama untuk Taiwan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Agustus tahun lalu, Beijing menggelar latihan perang di sekitar wilayah Taiwan untuk merespons kunjungan kontroversial Ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi, ke Taipei.
Saat berbicara dalam pembukaan rapat tahunan parlemen China, Kongres Rakyat Nasional (NPC), pada Minggu (5/2) waktu setempat, Li menegaskan Beijing memegang teguh prinsip 'satu China'. Prinsip itu menyatakan Taiwan merupakan bagian dari China, meskipun tidak secara langsung mengancam aksi militer.
Disebutkan Li di hadapan 3.000 delegasi parlemen China yang berkumpul di Aula Besar Rakyat di Beijing bahwa pemerintah harus menerapkan kebijakan partai untuk 'menyelesaikan masalah Taiwan' dan 'mengambil langkah-langkah tegas untuk menentang kemerdekaan Taiwan dan mempromosikan reunifikasi'.
"Kita harus mempromosikan pembangunan damai untuk hubungan lintas Selat (Taiwan) dan memajukan proses reunifikasi damai China," cetus Li.
Lihat juga Video 'Pernyataan Zelensky Berniat Temui Xi Jinping Demi Hubungan Ekonomi':
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Kebanyakan rakyat Taiwan tidak menunjukkan minat untuk untuk diperintah oleh China, yang tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk menguasai pulau itu.
Dalam pernyataan terpisah saat membahas soal pertahanan, Li menegaskan Angkatan Bersenjata China harus meningkatkan kesiapan tempur, meskipun dia tidak menyebut langsung nama Taiwan dalam konteks itu.
Menanggapi pernyataan Li, Dewan Urusan Daratan Utama -- merupakan badan pembuatan kebijakan China dalam pemerintahan Taiwan -- meminta Beijing untuk menghadapi kenyataan bahwa kedua sisi Selat Taiwan 'tidak saling tunduk satu sama lain'.
"China harus menghormati komitmen rakyat Taiwan terhadap konsep inti untuk berpegang teguh pada kedaulatan, demokrasi dan kebebasan Republik China," tegas Dewan Urusan Daratan Utama menggunakan nama resmi Taiwan.
Pernyataan Dewan Urusan Daratan Utama itu juga menyatakan agar China menangani urusan lintas selat secara pragmatis dengan cara-cara yang rasional, setara dan saling menghormati, agar bisa menciptakan kondisi untuk interaksi yang sehat.
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen berulang kali menawarkan pembicaraan dengan China, yang ditolak oleh Beijing. Pemerintah Taiwan sangat menentang klaim kedaulatan China dan menegaskan hanya 23 juta penduduk Taiwan yang bisa memutuskan sendiri masa depan mereka.
