Seperti dilansir kantor berita Turki, Anadolu Agency, Kamis (2/3/2023), langkah itu diatur dalam dekrit yang ditandatangani oleh Perdana Menteri (PM) Mikhail Mishustin pada 21 Februari lalu. Dekrit itu menyetujui rezim visa yang difasilitasi untuk warga dari 19 negara.
Dekrit yang dipublikasikan via situs resmi pemerintah Rusia itu menyatakan warga dari negara-negara tertentu bisa mendapatkan visa turis hingga enam bulan jika mereka memiliki reservasi hotel terlebih dulu.
Negara-negara yang masuk dalam ketentuan rezim visa yang difasilitasi antara lain Bahrain, Brunei, Kamboja, China, India, Indonesia, Iran, Korea Selatan, Kuwait, Laos, Malaysia, Meksiko, Myanmar, Oman, Arab Saudi, Serbia, Thailand, Turki dan Filipina.
Dekrit yang mengatur pelonggaran visa itu ditandatangani setelah pada 15 Februari lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov mengumumkan rencana Rusia untuk memberlakukan rezim bebas visa terhadap 11 negara dan rezim pelonggaran visa untuk enam negara lainnya.
Pengumuman itu disampaikan saat Lavrov berbicara di hadapan majelis rendah parlemen Rusia, atau yang disebut State Duma.
Lavrov juga menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Rusia akan merilis laporan pada 1 Juni mendatang soal kemungkinan memberlakukan visa elektronik untuk warga dari lebih 70 negara. Dia menambahkan bahwa 'tidak akan ada masalah bagi negara-negara bersahabat'.
"Kami tengah berupaya memfasilitasi rezim bebas visa sepenuhnya untuk sekitar 11 negara. Dengan enam negara lainnya, termasuk India, Indonesia, kami berupaya meringankan persyaratan," tutur Lavrov pada 15 Februari lalu, seperti dikutip kantor berita TASS dan dilansir The Economic Times.
"Dan jangan lupa bahwa kami sedang berupaya mencabut pembatasan penerbitan visa elektronik terhadap sejumlah besar negara, ada sekitar 70 negara, dengan pengecualian negara-negara yang tidak ramah, yang telah berhenti menerbitkan visa kepada kami dengan cara disederhanakan," imbuhnya.
Simak Video 'Desain Baru Uang Kertas Ukraina Versi Peringatan Setahun Invasi Rusia':
(nvc/idh)