.webp)
Persidangan kasus kejahatan perang terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dinilai mungkin saja terjadi. Negara-negara Eropa sedang mengupayakan untuk mengadili para pejabat tinggi Kremlin terkait perang di Ukraina.
Seperti dilansir AFP, Jumat (24/2/2023), hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Catherine Colonna dalam pernyataan kepada surat kabar terkemuka Prancis, Le Parisien, pada Kamis (23/2) waktu setempat, atau menjelang setahun invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai 24 Februari 2022.
"Kami sedang bekerja dengan ICC dan seluruh komunitas internasional sehingga tidak ada impunitas bagi para perancang dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perang," tutur Colonna kepada Le Parisien.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditekankan juga oleh Colonna bahwa ICC dapat mengikuti rantai tanggung jawab hingga ke 'tingkat tertinggi' dan telah mendakwa kepala-kepala negara.
"Saya tidak bisa memprediksi hal itu akan terjadi pada Vladimir Putin, tapi itu merupakan kemungkinan jika fakta dan tanggung jawab telah ditetapkan," tegas Colonna dalam pernyataannya.
Seorang sumber diplomatik Prancis, yang enggan disebut namanya, menuturkan kepada wartawan bahwa otoritas Prancis tengah bersiap mengirimkan laboratorium analisis DNA mobile yang kedua ke Ukraina untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk sidang kejahatan perang di masa mendatang.
Simak juga Video 'Putin Sebut AS-NATO Rencanakan Perang di Ukraina':
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, secara terpisah, mengusulkan pembentukan pengadilan khusus yang didukung Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengadili para pejabat tinggi Rusia atas perang di Ukraina.
"Mahkamah Pidana Internasional tengah menyelidiki dan akan mematuhi hukum," tegas Von der Leyen.
Setahun usai konflik berlangsung di Ukraina, Colonna meyakini Rusia 'mengalami kekalahan strategis, politik, dan saya akan menambahkan, kekalahan moral'.
"Rusia tengah mengisolasi dirinya sendiri," sebutnya.
Ditambahkan Colonna bahwa diperlukan untuk menjaga saluran komunikasi dengan Putih tetap terbuka 'kapan saja itu berguna dan diperlukan', seperti dalam kasus mengizinkan kendali internasional atas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia di Ukraina bagian tenggara.
