.webp)
Korea Utara (Korut) menolak kecaman yang disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres terhadap peluncuran rudal balistik terbaru rezim komunis itu. Pyongyang menyebut kecaman itu 'tidak adil dan tidak seimbang' serta mengabaikan hak Korut untuk membela diri.
Seperti dilansir AFP, Rabu (22/2/2023), Korut yang bersenjatakan nuklir meluncurkan tiga rudal balistik, yang dilarang oleh resolusi PBB, dalam lima hari terakhir. Salah satu yang diluncurkan adalah rudal balistik antarbenua (ICBM), yang diklaim Pyongyang menunjukkan kapasitasnya melakukan 'serangan nuklir balasan yang fatal terhadap pasukan musuh'.
Guterres dalam pernyataan pada Sabtu (18/2) waktu setempat, mengecam peluncuran ICBM itu dan menyerukan Korut untuk 'segera berhenti mengambil tindakan provokatif lebih lanjut'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merespons kecaman dan seruan Guterres, Wakil Menteri Luar Negeri Korut Kim Son Gyong menyatakan 'ketidakpuasan dan protes keras terhadap sikap yang sangat tidak adil dan tidak seimbang' dari Sekjen PBB.
Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), Kim Son Gyong menyebut penilaian Guterres mengabaikan latihan militer gabungan 'berbahaya' oleh Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS).
Guterres juga diserukan untuk 'menerapkan sikap yang adil dan seimbang'.
Kim Son Gyong menggambarkan peluncuran rudal Korut sebagai 'tindakan balasan' terhadap pengerahan pesawat pengebom strategis AS ke Semenanjung Korea.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Awal pekan ini, Kim Yo Jong yang merupakan adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un menyatakan bahwa Pyongyang memantau secara cermat pergerakan Seoul dan Washington yang mengerahkan lebih banyak aset strategis AS ke kawasan itu.
"Frekuensi menggunakan Pasifik sebagai lapangan tembak tergantung pada karakteristik aksi pasukan AS," ucapnya via KCNA pada Senin (20/2).
Hubungan antara Korut dan Korsel berada di titik terendah dalam beberapa dekade terakhir. Tahun lalu, Pyongyang menetapkan negaranya sebagai kekuatan nuklir yang 'tidak bisa diubah' dan Kim Jong Un menyerukan peningkatan 'eksponensial' dalam produksi senjata, termasuk senjata nuklir taktis.
