.webp)
Pemerintah Ukraina berencana untuk menyerukan agar Rusia dicopot sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB pada Senin (26/12) waktu setempat.
"Besok kami akan secara resmi menyatakan posisi kami. Kami memiliki pertanyaan yang sangat sederhana: Apakah Rusia memiliki hak untuk tetap menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan berada di PBB?" kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, berbicara di televisi nasional Ukraina pada Minggu (25/12) malam waktu setempat.
"Kami memiliki jawaban yang meyakinkan dan beralasan - tidak, itu (Rusia) tidak punya," imbuhnya seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (26/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kuleba mengatakan bahwa masalah kursi tetap Rusia pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB -- juga dipegang oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan China -- sudah dibahas di lingkaran diplomatik.
"Masalah-masalah ini belum dibahas pada konferensi pers dan dalam pernyataan publik oleh para pemimpin negara dan pemerintah, tetapi pada tingkat yang lebih rendah, orang-orang sudah mengajukan pertanyaan - seperti apa Rusia seharusnya agar tidak menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan," katanya.
Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 negara anggota yang bertugas mengatasi krisis global dengan memberlakukan sanksi, mengesahkan tindakan militer, dan menyetujui perubahan piagam PBB.
Namun, lima negara anggota tetap DK PBB -- mencerminkan dinamika kekuasaan di akhir Perang Dunia II -- semuanya memiliki hak veto yang dapat memblokir resolusi apa pun.
Simak Video 'Pesan Menantang Zelensky untuk Rusia di Hari Natal':
Sejumlah negara telah lama memohon reformasi Dewan Keamanan PBB, dengan beberapa mengkritik kurangnya perwakilan dalam hal kursi keanggotaan tetap untuk negara-negara Afrika dan Amerika Latin.
Badan tersebut juga dapat dibuat tak berdaya oleh satu anggota pemegang hak veto - seperti yang ditunjukkan pada bulan Februari lalu ketika para diplomat terus membaca pernyataan yang telah ditulis sebelumnya saat Rusia mulai menyerang Ukraina.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada bulan September mengatakan, bahwa dia mendukung perluasan Dewan Keamanan PBB dan agar Dewan Keamanan "menjadi lebih inklusif". Seruan ini jarang dilakukan Washington, mengingat negara itu terkenal melewati DK PBB untuk menyerang Irak selama pemerintahan George W. Bush.
Sejak invasi Rusia ke Ukraina, kekuatan Barat telah mempelajari aturan prosedural PBB untuk memastikan Rusia tidak menghalangi sidang Dewan Keamanan.
