Presiden Prancis Emmanuel Macron akan meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk berhenti membombardir warga sipil di Ukraina. Macron juga akan meminta Putin untuk menyelesaikan rencana keselamatan untuk reaktor nuklir terbesar di Eropa.
"Masalah paling mendesak hari ini adalah terus menyerukan gencatan senjata atas bombardir dan serangan drone," kata Macron pada konferensi pers setelah pertemuan puncak di Brussels, Belgia pada Kamis (15/12) waktu setempat.
"Saya bermaksud untuk membahas masalah ini dengan Putin, karena jelas serangan ini ... beberapa di antaranya adalah kejahatan perang, mereka (menargetkan) infrastruktur sipil dan warga sipil itu sendiri," imbuh pemimpin Prancis itu seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (16/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Macron mengatakan dirinya berharap "beberapa kekuatan, China, India, dan lainnya" akan bergabung dalam kampanye tekanan terhadap Rusia.
Awal pekan ini, Hun Sen, Perdana Menteri Kamboja yang saat ini menjadi ketua blok regional ASEAN, bergabung dengan Macron dalam mendesak penghentian segera serangan udara dan drone atau pesawat tak berawak Rusia terhadap penduduk sipil dan infrastruktur.
Macron juga terlibat dalam negosiasi yang dipimpin oleh pengawas nuklir PBB untuk menjamin keamanan lima pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina, termasuk yang terbesar di Eropa, di kota Zaporizhzhia yang diduduki Rusia.
Menurut Macron, tujuannya adalah untuk menghilangkan senjata dan angkatan bersenjata dari fasilitas-fasilitas nuklir tersebut.
Otoritas Ukraina telah menuduh Moskow menjadikan pembangkit nuklir sebagai target dalam serangan-serangannya, yang telah menimbulkan kekhawatiran mendalam di seluruh dunia. Hal ini masih ditambah dengan ancaman terselubung Putin tentang potensi serangan nuklir.
"Ketika saatnya tepat, saya akan meminta Presiden Putin untuk mencoba membantu menyelesaikan perjanjian ini," tandas Macron.
Sejak dimulai pada Februari lalu, hingga kini perang Rusia-Ukraina belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan pemerintah Rusia pada Selasa (13/12) waktu setempat, mengatakan bahwa tidak akan ada kemajuan dalam menyelesaikan konflik Ukraina kecuali Kyiv mengakui wilayah-wilayah pendudukan sebagai wilayah Rusia.
Dilansir kantor berita AFP, Dmitry Peskov, juru bicara Presiden Vladimir Putin, mengatakan bahwa Ukraina perlu mempertimbangkan kenyataan di lapangan.
"Pihak Ukraina perlu mempertimbangkan kenyataan yang berkembang di lapangan," cetus Peskov kepada wartawan.
"Kenyataan ini menunjukkan bahwa Federasi Rusia memiliki wilayah-wilayah baru," tambahnya. "Tanpa memperhitungkan kenyataan ini, kemajuan apa pun tidak mungkin," ujar jubir Putin itu.
Moskow mengklaim telah mencaplok empat wilayah Ukraina selatan dan timur -- Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia dan Kherson -- meskipun tidak mengendalikan wilayah-wilayah itu sepenuhnya.
Pada bulan November, pasukan Moskow menarik diri dari kota utama Kherson tetapi terus menguasai sebagian besar wilayah Kherson yang lebih luas.