.webp)
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Iran dari badan hak-hak perempuan pada Rabu (14/12) waktu setempat. Iran pun menuduh Amerika Serikat mendalangi keputusan PBB tersebut.
Komisi PBB tentang Status Perempuan (UNCSW) mengeluarkan Iran dari keanggotaan berdasarkan suara mayoritas anggota, meski langkah ini ditentang oleh dua sekutu Iran yakni Rusia dan China.
Dilansir kantor berita AFP, Kamis (15/12/2022), keputusan itu diambil sebagai respons atas penumpasan brutal aparat Iran terhadap aksi-aksi protes atas kematian Mahsa Amini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Republik Islam itu telah mengalami gelombang protes sejak kematian Amini dalam tahanan pada 16 September lalu. Perempuan Kurdi Iran itu tewas setelah ditangkap oleh polisi moral karena diduga melanggar aturan berhijab di negara itu.
Ratusan orang telah tewas dan ribuan ditangkap dalam kekerasan jalanan yang terjadi sejak kematian Amini.
Iran menyalahkan Amerika Serikat, mengatakan langkah itu adalah hasil dari upaya bersama musuh bebuyutannya itu dan bahwa itu tidak memiliki "pembenaran hukum".
"Tindakan sepihak AS ini... merupakan upaya untuk memaksakan tuntutan politik sepihak dan mengabaikan prosedur pemilihan di lembaga internasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani.
Kanani mengatakan keputusan itu telah mendiskreditkan badan PBB dan menciptakan prosedur sepihak untuk penyalahgunaan lembaga internasional di masa depan.
Iran, yang terpilih menjadi anggota badan tersebut pada bulan April untuk masa jabatan empat tahun, dicopot dari keanggotaannya dengan segera.
Diperlukan mayoritas sederhana untuk mengadopsi langkah tersebut, yang disetujui setelah 29 anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) memberikan suara setuju, delapan negara termasuk Rusia dan China memberikan suara menentang dan 16 abstain.
Teks resolusi PBB mengatakan pihak berwenang Iran "terus merusak dan semakin menindas hak asasi perempuan dan anak-anak perempuan, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, seringkali dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan."
Kepala dewan tinggi hak asasi manusia Iran, Kazem Gharibabadi, mengatakan motif Amerika Serikat mendukung resolusi PBB itu adalah untuk melindungi kepentingannya sendiri.
"AS hanya mengejar kepentingan dan tujuannya yang tidak manusiawi dan anti-hak asasi manusia dengan mengeluarkan pernyataan dan komentar palsu dan munafik terhadap Iran," tulisnya dalam sebuah posting Twitter.
Sebelumnya, otoritas Iran mengatakan pada 3 Desember bahwa lebih dari 200 orang tewas dalam gelombang kerusuhan itu, termasuk personel keamanan. Namun, kelompok-kelompok HAM yang berbasis di luar negeri mengatakan bahwa pasukan keamanan negara itu telah menewaskan lebih dari 450 orang.
