Sekjen PBB Desak Junta Myanmar Segera Kembali ke Demokrasi

Sekjen PBB Desak Junta Myanmar Segera Kembali ke Demokrasi

Rita Uli Hutapea - detikNews
Sabtu, 12 Nov 2022 16:40 WIB
UN Secretary-General Antonio Guterres looks on during the opening of the UN Human Rights Councils main annual session on February 24, 2020 in Geneva. - The UNs secretary general launched a call to action on Monday against rising attacks on human rights worldwide, highlighting the persecution of minorities and alarming levels of femicide. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Foto: Sekjen PBB Antonio Guterres (AFP/FABRICE COFFRINI)
Jakarta -

Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak junta Myanmar untuk segera kembali ke demokrasi. Pemimpin badan dunia tersebut mengatakan itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan "mimpi buruk tanpa akhir" yang melanda negara itu.

Myanmar telah mengalami konflik berdarah sejak militer menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu, dengan ribuan orang telah tewas.

Krisis Myanmar mendominasi KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang berlangsung di Kamboja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Situasi di Myanmar adalah mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi rakyat dan ancaman bagi perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan," kata Guterres kepada wartawan, seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (12/11/2022).

"Saya mendesak otoritas Myanmar untuk mendengarkan rakyat mereka, membebaskan tahanan politik dan mengembalikan transisi demokrasi ke jalurnya segera. Itulah satu-satunya cara menuju stabilitas dan perdamaian," imbuhnya.

ADVERTISEMENT

Setelah bertemu dengan para pemimpin ASEAN, Guterres mengatakan sangat penting bahwa rencana perdamaian yang disepakati dengan junta Myanmar - tetapi sejauh ini tidak ditegakkan - mulai berlaku.

"Serangan membabi-buta terhadap warga sipil sangat mengerikan dan memilukan," katanya.

Pasukan junta telah dituduh melakukan pembunuhan dan pembakaran di Myanmar tengah, utara dan timur saat mereka berjuang untuk menghancurkan perlawanan terhadap pemerintahan militer.

Sebelumnya, ASEAN menyetujui "konsensus lima poin" dengan junta Myanmar pada April tahun lalu, yang bertujuan untuk mengakhiri kekacauan di Myanmar. Namun, sejauh ini konsensus tersebut telah diabaikan oleh para jenderal Myanmar.

Para pemimpin ASEAN yang semakin frustrasi, pada hari Jumat (11/11) menugaskan para menteri luar negeri mereka untuk membuat rencana konkret guna mengimplementasikan konsensus.

Negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi pada junta Myanmar, tetapi kekerasan telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, dengan serangan-serangan udara militer yang mematikan terhadap sasaran sipil termasuk sekolah dan konser.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menggunakan pembicaraan dengan para pemimpin ASEAN pada Sabtu malam untuk mendesak mereka terus mendorong junta Myanmar agar mengakhiri kekerasan.

Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads