.webp)
Amerika Serikat (AS) meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menggelar rapat membahas peluncuran rudal Korea Utara (Korut), Namun China dan Rusia menentang pembahasan publik oleh Dewan Keamanan PBB.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (5/10/2022), Korut kembali meluncurkan rudal balistik pada Selasa (4/10) kemarin, namun rudal itu mengudara hingga melintasi wilayah Jepang yang menjadi momen pertama dalam lima tahun terakhir. Akibat rudal Korut, Jepang harus merilis peringatan kepada warganya untuk berlindung.
"Kita harus membatasi kemampuan DPRK (nama resmi Korut-red) untuk memajukan program rudal balistik dan senjata pemusnah massal yang melanggar hukum," tegas Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dalam pernyataan via Twitter.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan itu disampaikan Thomas-Greenfield setelah mengusulkan digelarnya rapat publik Dewan Keamanan PBB. Inggris, Prancis, Albania, Norwegia dan Irlandia bergabung dengan AS dalam mengusulkan rapat publik tersebut.
Namun, China dan Rusia menyatakan pihaknya menentang digelarnya rapat publik. Kedua negara itu berargumen bahwa reaksi Dewan Keamanan PBB harus kondusif untuk meredakan situasi di Semenanjung Korea.
Tidak diketahui secara jelas apakah Dewan Keamanan PBB akan menggelar rapat secara publik atau secara tertutup. Sejumlah diplomat PBB menuturkan kecil kemungkinan ada tindakan yang berarti dari Dewan Keamanan PBB soal peluncuran rudal Korut kali ini.
Korut selama bertahun-tahun dilarang melakukan uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik oleh Dewan Keamanan PBB, yang semakin memperkuat sanksi terhadap Pyongyang setelah terus berupaya menghentikan pendanaan untuk program-program tersebut.
Simak Video 'AS Respons Rudal Korut: Kalau Harus Melawan, Kita Siap!':
Beberapa tahun terakhir, China dan Rusia yang memiliki hak veto telah menyarankan agar sanksi-sanksi PBB untuk Korut dilonggarkan demi alasan kemanusiaan dan untuk menarik Pyongyang kembali ke perundingan internasional yang terhenti, untuk membujuk pemimpin Korut Kim Jong-Un melakukan denuklirisasi.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam peluncuran rudal terbaru Korut sebagai 'tindakan sembrono' dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.
"Itu juga menjadi perhatian serius bahwa DPRK sekali lagi mengabaikan pertimbangan apapun untuk penerbangan internasional atau keselamatan maritim," sebut juru bicara PBB Stephane Dujarric.
