.webp)
Presiden Vladimir Putin menyampaikan pidato soal ancaman senjata nuklir dan pergerakan pasukan cadangan ke Ukraina. Pidato tersebut menuai kecaman hingga demonstrasi.
Sebelumnya, dalam pidatonya, Putin mengingatkan bahwa Moskow akan menggunakan semua cara yang ada untuk membela negaranya, dan ini termasuk senjata nuklir.
Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan pada Rabu (21/9), Rusia akan memobilisasi sekitar 300.000 tentara cadangan untuk berperang di Ukraina. Ini disampaikan setelah Putin mengatakan mobilisasi parsial dari 2 juta pasukan cadangan militernya adalah untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin mengklaim Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dilansir dari BBC, Menanggapi pengumuman Putin, penasihat presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak, mengatakan hasil perang Rusia di Ukraina tidak seperti yang diharapkan Moskow. Ia menggambarkan mobilisasi militer ini sebagai keputusan yang "sangat tidak populer".
Baca juga: 5 Berita Terpopuler Internasional Hari Ini |
Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, sementara itu menyebut Presiden Putin "panik". Reaksi senada juga disampaikan oleh duta besar Amerika Serikat di Ukraina, Bridget Brink, yang menggambarkan keputusan Putin sebagai "tanda-tanda kelemahan Rusia".
Di Beijing, pemerintah China menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog untuk mengakhiri krisis Ukraina.
"Terkait krisis di Ukraina, posisi pemerintah China sudah jelas. Kami menyerukan semua pihak yang terlibat untuk menyepakati gencatan senjata dan mengakhiri perang melalui negosiasi dan dialog," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin.
Ditambahkan, China ingin semua pihak menemukan jalan keluar dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan sesegera mungkin.
"Kami berharap masyarakat internasional akan membantu menciptakan kondisi dan ruang untuk mencapai tujuan tersebut," kata Wang Wenbi.
Pengumuman mobilisasi militer dikeluarkan ketika militer Ukraina menguasai kembali sejumlah kota dan kawasan di timur, yang sebelumnya direbut dan dikuasai pasukan Rusia.
 Petugas polisi Rusia menahan seseorang yang ikut dalam rapat umum dan demonstrasi (REUTERS/REUTERS PHOTOGRAPHER TPX IMAGES OF THE DAY) |
Rusia Tangkap Demonstran
Pascapidato Putin, gelombang demonstrasi terjadi di kota-kota di Rusia. Pemerintah menyikapi demonstrasi tersebut dengan menangkap demonstran.
Lebih dari 1.300 orang dilaporkan telah ditangkap dalam aksi-aksi demonstrasi di Rusia untuk memprotes pengumuman Presiden Vladimir Putin tentang mobilisasi militer untuk berperang di Ukraina.
Dilansir dari kantor berita AFP, Kamis (22/9), kelompok pemantau polisi, OVD-Info menghitung setidaknya 1.332 orang ditahan dalam aksi unjuk rasa di 38 kota berbeda di seluruh Rusia setelah pidato Putin soal mobilisasi militer tersebut.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan Video 'Putin Tingkatkan Intensitas Perang, Aksi Protes Pun Merebak':
Protes tersebut merupakan yang terbesar di Rusia sejak aksi-aksi demonstrasi yang pecah menyusul pengumuman intervensi militer Moskow di Ukraina pada Februari lalu.
Wartawan AFP di pusat Moskow, ibu kota Rusia mengatakan setidaknya 50 orang ditahan oleh polisi yang mengenakan perlengkapan anti huru-hara di sebuah jalan perbelanjaan utama.
Di bekas ibu kota kekaisaran Rusia, Saint Petersburg, wartawan AFP melihat polisi mengepung sekelompok kecil pengunjuk rasa dan menahan mereka satu per satu, memasukkan mereka ke dalam bus.
Para pengunjuk rasa meneriakkan "Tidak ada mobilisasi!"
"Saya datang ke aksi demo untuk berpartisipasi, tetapi sepertinya mereka sudah menangkap semua orang. Rezim ini telah mengutuk dirinya sendiri dan menghancurkan kaum mudanya," kata Alexei, seorang warga berusia 60 tahun yang menolak memberikan nama lengkapnya.
"Mengapa Anda melayani Putin, seorang pria yang telah berkuasa selama 20 tahun!" teriak seorang demonstran pada seorang polisi.
"Saya datang untuk mengatakan bahwa saya menentang perang dan mobilisasi," kata Oksana Sidorenko, seorang mahasiswa, kepada AFP
