70 Tahun Bertakhta, Sejauh Mana Kekuasaan Ratu Elizabeth II?

London -

Monarki Inggris pada utamanya merupakan tokoh seremonial dan biasanya tidak akan mencampuri urusan politik negara. Namun sebagai kepala negara, seorang Ratu atau Raja Inggris memiliki beberapa kekuasaan konstitusional.

Ratu Elizabeth II yang memimpin Kerajaan Inggris selama 70 tahun, meninggal dunia dalam usia 96 tahun pada Kamis (8/9) waktu setempat. Beliau meninggal setelah menderita masalah kesehatan sejak Oktober lalu, yang membuat beliau sedikit kesulitan untuk berjalan dan berdiri.

Ratu Elizabeth II dinobatkan menjadi Ratu Inggris dalam usia 27 tahun untuk menggantikan ayahnya, mendiang Raja George VI, yang meninggal tahun 1952 silam. Usai Ratu Elizabeth II wafat, Kerajaan Inggris kini akan dipimpin oleh Raja Charles III.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti dilansir AFP, Jumat (9/9/2022), berikut sejumlah kekuasaan konstitusional yang dimiliki Ratu Elizabeth II selama bertakhta, yang juga akan dimiliki Raja Charles III sebagai Raja Inggris yang baru.

- Peran dalam parlemen

Parlemen merupakan otoritas legislatif tertinggi di Inggris dan terdiri atas majelis rendah House of Commons, majelis tinggi House of Lords dan the Crown -- merujuk pada monarki Inggris.

The Crown merupakan bagian tertua dalam sistem pemerintahan Inggris, namun wewenangnya telah memudar seiring berjalannya waktu dan kini secara luas hanya bersifat ritual saja.

- Menunjuk pemerintahan

Sehari usai pemilu digelar, Raja atau Ratu Inggris akan mengundang pemimpin partai politik yang memenangkan kursi terbanyak dalam House of Commons untuk menunjuknya menjadi perdana menteri dan memintanya membentuk pemerintahan.

Simak Video 'Kenali Sejarah Kerajaan Inggris dan Penguasa Pertamanya':

[Gambas:Video 20detik]

- Membuka dan membubarkan parlemen

Raja atau Ratu Inggris membuka parlemen setiap tahun dalam seremoni 'State Opening' yang sarat tradisi, dan membacakan rencana pemerintahan untuk 12 bulan ke depan. Seremoni itu biasanya dimulai dengan prosesi dari Istana Buckingham ke Westminster.

Mengenakan Mahkota Negara Kekaisaran (Imperial State Crown), Raja atau Ratu Inggris akan melanjutkan ke House of Lords.

Seorang pejabat yang dikenal sebagai Black Rod kemudian dikirimkan untuk memanggil House of Commons, dan pintu akan ditutup di depan wajah Raja atau Ratu Inggris untuk menyimbolkan independensi dari kerajaan.

The Crown juga secara resmi membubarkan parlemen Inggris sebelum pemilu digelar.

- Persetujuan kerajaan

Setelah rancangan undang-undang (RUU) disetujui oleh House of Commons dan House of Lords, maka RUU itu akan dikirimkan kepada Raja atau Ratu Inggris untuk disetujui dan ditetapkan sebagai undang-undang (UU) secara resmi.

Meskipun Raja atau Ratu Inggris bisa secara teknis menolak RUU itu, pada kenyataannya ini hanyalah praktik stempel karet atau prosedur belaka.

Ratu Anne menjadi pemimpin Kerajaan Inggris terakhir yang menolak memberikan persetujuan untuk RUU tahun 1708 silam.

- Orang kepercayaan PM Inggris

Mendiang Ratu Elizabeth II diketahui menggelar rapat mingguan dengan seluruh PM Inggris yang menjabat selama dirinya bertakhta. Dalam rapat itu, para PM Inggris menjelaskan rencana dan kekhawatiran mereka kepada sang Ratu.

"Mereka memberitahu saya apa yang terjadi atau jika mereka memiliki masalah apapun, dan terkadang saya bisa membantu dalam cara-cara tertentu," tutur Ratu Elizabeth II dalam dokumenter tahun 1992.

- Menunjuk Lord dan Knight

Raja atau Ratu Inggris memiliki wewenang untuk menunjuk Lord yang duduk di parlemen, tepatnya di House of Lords, namun hal ini hanya dilakukan atas saran menteri pemerintahan.

Pemimpin Kerajaan Inggris juga secara pribadi berwenang memberikan gelar kebangsawanan, yang biasanya diberikan kepada orang-orang yang dianggap berjasa dan berkontribusi penting bagi masyarakat Inggris, dalam segala aspek kehidupan.

Pemerintah Inggris memberikan daftar kandidat setiap tahunnya kepada Raja atau Ratu Inggris.

- Krisis konstitusional

Raja atau Ratu Inggris diperbolehkan mempraktikkan hak prerogatif mereka 'dalam situasi krisis konstitusional yang parah' ketika mereka diizinkan untuk menentang nasional kementerian, meskipun itu tidak pernah terjadi dalam masa modern ini.

- Kepala gereja

Sebagai gubernur tertinggi Gereja Inggris, Raja atau Ratu Inggris memiliki wewenang untuk menunjuk uskup dan uskup agung. Namun wewenang ini hanya dilakukan atas saran dari Komisi Gereja.

Halaman 1 2

Selanjutnya