.webp)
Perdana Menteri (PM) Thailand Prayut Chan-o-cha kembali lolos dari mosi tidak percaya di parlemen. Empat kali dia gagal dijatuhkan parlemen lewat mosi tak percaya.
Dilansir dari kantor berita Reuters, Sabtu (23/7/2022), parlemen mengajukan mosi tak percaya kepada Jenderal Prayut karena dinilai gagal urus ekonomi saat pandemi COVID-19 melanda Negeri Gajah Putih itu.
Dalam voting yang digelar parlemen hari ini, Prayut lolos dari mosi tidak percaya dengan menerima 272 suara dukungan, sedangkan 206 suara tidak percaya dan tiga lainnya abstain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan panglima militer berusia 68 tahun itu pun mendapatkan suara yang diperlukan untuk menjamin tempatnya sebagai perdana menteri hingga masa jabatannya berakhir pada Maret tahun depan. Dia telah berkuasa sejak kudeta yang dipimpinnya pada 2014.
Diketahui, bahwa dari 487 anggota parlemen, 277 anggora adalah bagian dari koalisi yang berkuasa dan 210 dari pihak oposisi. Mosi tidak percaya membutuhkan mayoritas 244 suara.
Pemerintah Thailand juga dinilai ceroboh dalam penyediaan vaksin COVID-19, melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dan mendorong korupsi. Pemerintah Prayut juga dikritik karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan untuk mempromosikan pejabat polisi dan untuk membentuk unit siber guna menyerang kritik pemerintah di media sosial (medsos).
Namun tuduhan yang lebih serius adalah bahwa Prayut telah memperdalam perpecahan dalam masyarakat dengan menggunakan monarki sebagai pelindung terhadap kritik terhadap pemerintahannya.
Gelombang protes yang dipimpin mahasiswa dilakukan sejak 2021 agar Prayut dan pemerintahannya mundur. Tapi pada hari Sabtu (23/7) dia bersama 9 menteri lainnya lolos dalam ujian besar terakhirnya menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan dalam waktu 11 bulan mendatang.
Selama empat hari ini, sang PM dan 10 anggota Kabinet mendapat serangan langsung di televisi dari oposisi yang menuduh mereka korupsi dan salah urus ekonomi, dalam upaya untuk mendiskreditkan koalisi 17 partai yang berkuasa sebelum pemilihan berikutnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
4 Kali Lolos Mosi Tidak Percaya
Ini adalah keempat kalinya kinerja Jenderal Prayut dimasukkan ke dalam pemungutan suara mosi tak percaya sejak ia dipilih oleh majelis untuk tetap menjadi perdana menteri pada 2019. Saat itu, oposisi menyebut pemilihan itu diadakan di bawah aturan yang dirancang untuk membuatnya tetap berkuasa. Jenderal Prayut telah menolak pernyataan itu.
Pada Februari tahun 2020 lalu, Prayut dan lima menteri kabinet juga dengan mudah mengalahkan mosi tidak percaya di majelis rendah parlemen.
Tuduhan terhadap Prayut mengacu pada penegakan Pasal 112 dalam KUHP yang juga dikenal dengan hukum lese majeste. Prayut mengatakan pada bulan Juni tahun 2020 lalu, bahwa Raja Maha Vajiralongkorn telah menyatakan keinginannya agar pemerintah tidak menggunakan undang-undang untuk mencemarkan nama baik kerajaan untuk menuntut pengunjuk rasa.
Undang-undang mengizinkan siapa pun untuk mengajukan pengaduan ke polisi, dengan hukuman penjara hingga 15 tahun untuk setiap pelanggaran. Menurut Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand, setidaknya 59 orang termasuk beberapa anak di bawah umur dipanggil berdasarkan UU tersebut antara November dan Februari ini.
Prayut mengatakan debat di parlemen adalah "kesempatan baik bagi kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu bersama untuk negara dan rakyat kita. Dan saya siap untuk mengklarifikasi setiap tuduhan."
