.webp)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk keras serangan rudal di pelabuhan Odesa, Ukraina, sebuah pelabuhan yang merupakan kunci kesepakatan ekspor gandum antara Rusia dan Ukraina yang ditengahi PBB.
"Sekretaris Jenderal dengan tegas mengutuk serangan yang dilaporkan hari ini di pelabuhan Odesa Ukraina," kata wakil juru bicara Guterres, Farhan Haq dalam sebuah pernyataan.
"Implementasi penuh (kesepakatan) oleh Federasi Rusia, Ukraina dan Turki sangat penting," imbuhnya seperti dilansir dari kantor berita AFP, Sabtu (23/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, otoritas Ukraina mengatakan pada Sabtu (23/7) bahwa rudal Rusia telah menghantam pelabuhan Odesa, terminal utama Laut Hitam. Serangan ini terjadi hanya satu hari setelah Rusia dan Ukraina menandatangani kesepakatan untuk melanjutkan ekspor gandum dari Laut Hitam.
"Musuh menyerang pelabuhan laut Odesa dengan rudal jelajah Kalibr. Dua rudal ditembak jatuh oleh pertahanan udara. Dua rudal menghantam infrastruktur pelabuhan," kata Sergiy Bratchuk, perwakilan wilayah Odessa dalam sebuah pernyataan di media sosial seperti dilansir dari kantor berita AFP, Sabtu (23/7/2022).
Usai serangan itu, otoritas Ukraina mengecam Kremlin dan mengatakan Moskow bertanggung jawab atas setiap krisis pangan jika kesepakatan untuk mengekspor gandum Ukraina dari Odesa gagal setelah rudal Rusia menghantam pelabuhan Laut Hitam tersebut.
"Rudal Rusia tersebut adalah ludah (Presiden Rusia) Vladimir Putin ke wajah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Turki Recep (Tayyip) Erdogan, yang melakukan upaya besar untuk mencapai kesepakatan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko.
"Jika kesepakatan yang dicapai tidak terpenuhi, Rusia akan bertanggung jawab penuh karena memperparah krisis pangan global," cetusnya.
Sebelumnya, perjanjian untuk melanjutkan ekspor gandum dari Laut Hitam ditandatangani pada Jumat (22/7) di Istanbul, Turki oleh Ukraina, Rusia, Turki dan Sekretaris Jendral PBB.
Dilansir dari BBC, Sabtu (23/7/2022), Ukraina mengatakan tidak akan menandatangani kesepakatan langsung dengan Rusia tetapi dengan PBB dan Turki.
Perwakilan Ukraina dan Rusia menghadiri upacara penandatanganan di Istanbul, tapi mereka tidak berada pada meja yang sama. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, menandatangani kesepakatan lebih dulu. Menteri Infrastruktur Ukraina, Oleksandr Kubrakov, menyusul kemudian.
Kesepakatan itu dibuat untuk 120 hari mendatang. Kesepakatan tersebut bisa diperbarui jika pihak Rusia dan Ukraina sama-sama setuju.
