.webp)
Rusia disebut tengah mempersiapkan landasan untuk pencaplokan wilayah Ukraina yang tengah diinvasinya sejak Februari. Rusia dilaporkan menempatkan para pejabat proxy tidak sah di wilayah-wilayah yang kini dikuasai Moskow, demi mendapatkan kendali penuh atas pencapaiannya di Ukraina bagian timur.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (20/7/2022), informasi itu diungkapkan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), John Kirby, saat berbicara dalam pengarahan pers di Gedung Putih pada Selasa (19/7) waktu setempat.
Kirby mengungkapkan bahwa intelijen AS mengindikasikan Rusia tengah bersiap untuk menempatkan para pejabat proxy, menetapkan Rubel sebagai mata uang default dan memaksa warga setempat untuk mendaftar kewarganegaraan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami memiliki informasi hari ini, termasuk dari intelijen yang diturunkan yang bisa kami bagikan kepada Anda, soal bagaimana Rusia meletakkan dasar untuk mencaplok wilayah Ukraina yang dikuasainya dalam pelanggaran langsung terhadap kedaulatan Ukraina," sebut Kirby dalam pernyataannya.
Ini merupakan taktik yang sama yang digunakan tahun 2014 lalu, ketika Rusia mengumumkan pencaplokan Crimea setelah merebutnya dari Ukraina. Komunitas internasional menganggap pencaplokan Crimea oleh Rusia itu tidak sah.
"Kami hanya ingin menjelaskannya kepada rakyat Amerika. Tidak ada yang tertipu olehnya. (Presiden Rusia Vladimir Putin) Menggunakan kembali buku pedoman dari tahun 2014," ujar Kirby.
Rusia mengirimkan puluhan ribu tentaranya ke Ukraina sejak 24 Februari lalu, dalam aksi yang diklaim Moskow sebagai 'operasi militer khusus' untuk menjamin keamanan wilayahnya sendiri.
Kirby dalam pernyataannya menyebut Rusia sekarang juga berupaya mengambil alih menara penyiaran di Ukraina.
Pada saat yang sama, sebut Kirby, AS dalam beberapa hari ke depan akan mengumumkan paket persenjataan baru untuk Ukraina yang terus bertempur menghadapi Rusia di wilayah timur negaranya. Ini akan menjadi kucuran dana ke-16 yang disetujui Kongres AS dan dialokasikan di bawah otoritas kepresidenan.
Paket bantuan itu diperkirakan akan mencakup peluncur roket portabel AS, atau yang disebut HIMARS, dan peluru-peluru untuk Sistem Roket Peluncuran Multipel (MLRS) serta amunisi artileri. AS sejauh ini telah memberikan bantuan keamanan senilai US$ 8 miliar, termasuk sebesar US$ 2,2 miliar pada bulan lalu.
Ditambahkan Kirby bahwa AS akan menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat yang terlibat sebagai pejabat proxy Rusia di Ukraina. Dia memprediksi bahwa para pejabat proxy ini berupaya menggelar 'referendum palsu' untuk melegitimasi kendali Rusia.
