.webp)
Vanuatu sedang ketar-ketir terhadap dampak perubahan iklim. Mereka melihat ancaman berat dampak perubahan iklim hingga menyatakan status darurat iklim.
"Bumi sudah terlalu panas dan tidak aman," kata Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Bob Loughman, dilansir dari kantor berita AFP, Sabtu (28/5/2022).
"Kita dalam bahaya sekarang, bukan hanya di masa depan," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengungkap perubahan iklim berdampak parah pada kenaikan permukaan air laut dan cuaca buruk.
Negara pulau dataran rendah di Pasifik itu bahkan menghabiskan US$ 1,2 miliar untuk meredam dampak perubahan iklim di negaranya.
 PM Republik Vanuatu Bob Loughman Weibur (Foto: AP Photo) |
Hal itu disampaikan Loughman saat berbicara kepada parlemen Vanuatu di Port Vila pada hari Jumat (27/5) waktu setempat. Dia juga menyoroti dua topan tropis yang menghancurkan dan kekeringan yang melanda dalam dekade terakhir.
Parlemen Vanuatu mendukung mosi tersebut dengan suara bulat. Langkah ini mengikuti deklarasi serupa oleh puluhan negara lain, termasuk Inggris, Kanada, dan tetangga Pasifik Selatan, Fiji.
"Tanggung jawab Vanuatu adalah mendorong negara-negara yang bertanggung jawab untuk menyesuaikan tindakan dengan ukuran dan urgensi krisis," kata Loughman.
Dia menilai penanganan perubahan iklim sudah tak bisa dilakukan dengan cara biasa.
"Penggunaan istilah darurat adalah cara untuk menandakan perlunya melampaui reformasi seperti biasa," tuturnya.
Pengumuman tersebut merupakan bagian dari "dorongan diplomasi iklim" menjelang voting PBB atas permohonan pemerintahnya agar Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) bergerak untuk melindungi negara-negara yang rentan dari perubahan iklim.
Simak konsep Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim di halaman selanjutnya.
Konsep RI Hadapi Perubahan Iklim
Dampak perubahan iklim juga dihadapi negara lain, termasuk Indonesia yang secara geografis berdekatan dengan Vanuatu. Indonesia ambil peran dalam penanganan perubahan iklim.
Indonesia menjadi tuan rumah The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali. GPDRR merupakan pertemuan multi-pemangku kepentingan terbesar untuk isu pengurangan risiko bencana (PRB) yang diselenggarakan UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) setiap tiga tahun. GPDRR 2022 yang digelar di Indonesia ini merupakan yang kedua kalinya digelar di luar Jenewa dan pertama kalinya di Asia.
Tema GPDRR 2022 adalah 'From Risk to Resilience: Towards Sustainable Development for All in a COVID-19 Transformed World'. Dalam acara ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan kepada dunia mengenai konsep resiliensi berkelanjutan sebagai solusi menghadapi risiko kebencanaan yang berat dan bisa terjadi setiap saat.
"Dalam GPDRR kali ini, pemerintah Indonesia menawarkan kepada dunia konsep resiliensi berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana, termasuk menghadapi pandemi, dan sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan," kata Jokowi saat menyampaikan pidato pembukaan dalam pertemuan ke-7 GPDRR seperti dalam keterangan tertulis dari Kemlu, Rabu (25/5).
Terdapat tiga hal yang didorong Indonesia. Pertama, perlunya memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencananya yang antisipasi, responsif dan adaptif. Kedua, setiap negara harus berinvestasi dalam sains, teknologi, dan investasi, termasuk menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi.
 Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres) |
Ketiga, pentingnya membangun infrastruktur yang tangguh bencana dan perubahan iklim. Keempat, semua negara harus berkomitmen mengimplementasikan kesepakatan global di tingkat nasional hingga lokal, seperti Kerangka Kerja Sendai, Kesepakatan Paris, dan SDGs.
"Saya mengajak seluruh negara untuk berkomitmen dan bersungguh-sungguh mengimplementasikannya," ujar Jokowi.
Sementara itu, Deputi Sekjen PBB Amina Mohammed menyampaikan apresiasinya atas kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah GPDRR 2022.
"Indonesia adalah mitra penting yang dapat mengajarkan banyak hal kepada dunia tentang pengurangan risiko bencana. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah acara ini menunjukkan kepemimpinan Indonesia di bidang pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim," kata Amina.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Majelis Umum PBB Abdullah Shahid menyatakan sangat antusias melihat Bali menjadi tuan rumah kegiatan berskala besar yang dihadiri secara fisik ini.
"Saya diberi tahu sekitar 7.000 orang mendaftar dan hadir di acara ini. Ini menjadi bukti komitmen kuat dan upaya keras pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk memerangi COVID-19 dan pulih dari pandemi," ujarnya.
Tercatat tak kurang dari 7.000 delegasi dari 185 negara hadir di acara ini, baik secara fisik maupun virtual. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Zambia, Deputi Perdana Menteri Bulgaria, dan 28 pejabat setingkat menteri/wakil menteri.
