AS Soroti 'Unlawful or Politically Motivated Killings', Ada soal Laskar FPI

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 15 Apr 2022 13:30 WIB
Komnas HAM dan Bareskrim Polri memeriksa barang bukti penembakan di Polda Metro Jaya, Senin (21/12/2020). Kedua pihak memeriksa mobil yang ditumpangi oleh 6 anggota laskar FPI dan Bareskrim Polri.
Penampakan mobil terkait peristiwa Km 50 (Foto: Rifkianto Nugroho-detikcom)

Laporan itu juga berisi soal keterlibatan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dalam pembunuhan terhadap empat petani. AS menyebut pasukan keamanan telah membunuh pemimpin MIT, Ali Kalora.

Selain soal unlawful killing, laporan AS juga berisi tentang kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Dalam laporannya, AS menyinggung soal pernyataan LSM yang menyebut pembatasan COVID-19 kerap menjadi alasan mencegah demo antipemerintah.

"Undang-undang memberikan kebebasan berkumpul, dan di luar Papua pemerintah pada umumnya menghormati hak ini. Undang-undang mengharuskan demonstran untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada polisi tiga hari sebelum demonstrasi yang direncanakan dan mengharuskan polisi untuk mengeluarkan tanda terima untuk pemberitahuan tertulis. Tanda terima ini bertindak sebagai lisensi de facto untuk demonstrasi. Pembatasan pertemuan publik yang diberlakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19 membatasi kemampuan publik untuk berdemonstrasi. LSM mengklaim bahwa pemerintah secara selektif memberlakukan pembatasan terkait COVID-19 untuk mencegah protes antipemerintah," tulis AS dalam laporannya.

"Polisi di Papua secara rutin menolak untuk mengeluarkan tanda terima demonstrasi tersebut, percaya bahwa demonstrasi tersebut akan mencakup seruan untuk kemerdekaan, suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang" sambung laporan AS.

AS juga menyoroti kebebasan berorganisasi di Indonesia. AS menyoroti lembaga advokasi LGBT serta pembubaran FPI.

"Konstitusi dan hukum memberikan kebebasan berserikat, yang secara umum dihormati oleh pemerintah. Peraturan tentang pendaftaran organisasi umumnya tidak memberatkan. Namun, beberapa kelompok advokasi LGBTQI+ melaporkan bahwa ketika mencoba mendaftarkan organisasi mereka, mereka tidak dapat menyatakan secara eksplisit bahwa mereka adalah kelompok advokasi LGBTQI+ pada sertifikat pendaftaran mereka," tulis AS.

"Pada Desember 2020, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan keputusan bersama menteri yang menyatakan Front Pembela Islam, organisasi Islam garis keras, 'tidak terdaftar' dan melarang organisasi, simbol, dan aktivitasnya. Izin Front Pembela Islam untuk beroperasi sebagai organisasi keagamaan berakhir pada Juni 2019; itu beroperasi tanpa status hukum yang jelas selama 18 bulan. Mahfud MD menyatakan bahwa selama ini organisasi tersebut telah melanggar hukum dan melanggar ketertiban umum serta menolak mengubah anggaran dasar agar sesuai dengan undang-undang, khususnya ideologi nasional Pancasila. Koalisi organisasi hak asasi manusia terkemuka mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa sementara mereka mengkritik tindakan kekerasan Front Pembela Islam, ujaran kebencian, dan pelanggaran hukum, keputusan bersama menteri tidak konsisten dengan konstitusi negara dan merupakan pembatasan yang tidak adil terhadap hak asasi manusia. dari asosiasi dan ekspresi," sambung laporan itu.


(haf/idh)