Tolak Perang, Pemimpin Tertinggi Iran: Ukraina Korban Kebijakan AS

In this photo released by an official website of the office of the Iranian supreme leader, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei delivers his sermon in the Friday prayers at Imam Khomeini Grand Mosque in Tehran, Iran, Friday, Jan. 17, 2020. Irans supreme leader said President Donald Trump is a — Ayatollah Ali Khamenei (dok. Office of the Iranian Supreme Leader via AP)

Teheran -

Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan kebijakan Amerika Serikat (AS) patut disalahkan atas invasi Rusia ke Ukraina. Khamenei menyebut Ukraina sebagai 'korban' dari kebijakan AS dan negara-negara Barat.

Dalam pidatonya yang disiarkan televisi Iran, Khamenei juga menyerukan diakhirinya perang antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak pekan lalu. Demikian seperti dilansir AFP, Selasa (1/3/2022).

"Akar penyebab krisis Ukraina adalah kebijakan AS dan Barat," cetus Khamenei dalam pidatonya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rezim Amerika Serikat adalah yang menciptakan krisis dan hidup dalam krisis, imbuhnya.

"Menurut pendapat saya, Ukraina saat ini juga korban dari kebijakan semacam itu. Saat ini, situasi Ukraina berkait dengan kebijakan AS ini AS menyeret Ukraina hingga ke titik ini," sebut Khamenei.

Khamenei menuduh AS suka mencampuri 'urusan dalam negeri negara lain, memicu demonstrasi menentang pemerintah, menciptakan revolusi beludru (revolusi tenang), menciptakan kudeta warna'.

Rusia melancarkan invasi militer ke Ukraina sejak Kamis (24/2) lalu. Otoritas Ukraina melaporkan lebih dari 350 warga sipil tewas sejak invasi dimulai.

Simak Video: Detik-detik Rudal Rusia Hantam Gedung Pemerintahan Kharkiv

[Gambas:Video 20detik]

Lebih lanjut, Khamenei menyatakan Iran menginginkan 'perang untuk berakhir' dan menyerukan agar nyawa warga sipil dan infrastruktur sipil terhindar dari serangan.

"Kami menentang perang dan kehancuran, di mana saja di dunia ini," tegas Khamenei. "Kami menentang pembunuhan orang-orang, penghancuran infrastruktur rakyat," imbuhnya.

Hubungan antara Iran dan AS terputus sejak April 1980, atau setahun usai jatuhnya shah yang pro-Barat. Hal ini diikuti oleh pendudukan Kedutaan Besar AS di Teheran dan penyanderaan yang berlangsung selama lebih dari setahun.

Kedua negara tengah terlibat perundingan tidak langsung di Wina, Austria, untuk memulihkan kesepakatan nuklir tahun 2015.

Khamenei yang memegang keputusan akhir dalam kebijakan Iran, menyebut AS sebagai 'rezim mafia'. "Mafia politik, mafia ekonomi, mafia penghasil senjata; berbagai jenis mafia yang mengendalikan dan memimpin kebijakan negara dan sebenarnya menguasai negara," tandasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya