.webp)
Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa kepentingan negara itu tidak bisa dinegosiasikan. Penegasan ini disampaikan seiring Rusia mengerahkan lebih dari 150.000 tentaranya di perbatasan dengan Ukraina.
Dilansir dari kantor berita AFP, Rabu (23/2/2022), dalam pidato untuk memperingati "Hari Pembela Tanah Air", Putin memberi selamat kepada militer Rusia dan memuji kesiapan tempur tentara setelah dia mengisyaratkan rencana untuk mengirim pasukan ke Ukraina.
"Negara kita selalu terbuka untuk dialog langsung dan jujur, untuk mencari solusi diplomatik atas masalah yang paling kompleks," kata Putin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, pemimpin Rusia itu menambahkan: "Kepentingan Rusia, keamanan warga kita, tidak dapat dinegosiasikan bagi kita."
Putin menyampaikan hal itu setelah majelis tinggi parlemen, Dewan Federasi, pada Selasa (22/2) malam waktu setempat memberikan persetujuan untuk mengerahkan "penjaga perdamaian" ke dua wilayah Ukraina yang memisahkan diri.
Langkah itu dilakukan setelah Moskow mengakui kemerdekaan kedua wilayah separatis Ukraina tersebut pada Senin (21/2), yang memicu kecaman dan sanksi internasional.
"Dengan menyetujui penggunaan angkatan bersenjata di luar negeri, kami menganggap mereka akan menjadi pasukan penjaga perdamaian - pasukan yang dirancang untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di republik-republik (yang memproklamirkan diri di Ukraina timur)," ujar Valentina Matvienko, ketua majelis tinggi sebelum voting parlemen.
Simak juga Video: Inggris Jatuhkan Sanksi ke 5 Bank dan 3 Orang Rusia
Pada Selasa (22/2) malam, pemerintah Rusia menyatakan telah menjalin hubungan diplomatik "di tingkat kedutaan" dengan wilayah-wilayah yang dikuasai separatis, yang memisahkan diri dari Ukraina pada 2014 dalam konflik yang menelan 14.000 nyawa.
Moskow juga mengatakan akan segera mengevakuasi personel diplomatiknya dari Ukraina untuk "melindungi jiwa mereka."
Berbicara kepada wartawan pada Selasa (22/2) malam, Putin menetapkan sejumlah syarat jika Barat ingin meredakan eskalasi krisis. Salah satunya adalah Ukraina yang pro-Barat harus membatalkan ambisi keanggotaan NATO-nya dan mempertahankan netralitas.
