PM Thailand Diboikot Menteri Saat Rapat Kabinet, Ada Apa?

PM Thailand Diboikot Menteri Saat Rapat Kabinet, Ada Apa?

Novi Christiastuti - detikNews
Selasa, 08 Feb 2022 18:03 WIB
This frame grab from Thai TV Pool video footage taken on October 21, 2020 shows Thailands Prime Minister Prayut Chan-O-Cha speaking in Bangkok. - Thailands premier on October 22 revoked an emergency decree that had been intended to quell pro-democracy rallies despite it failing to stamp out daily protests demanding he resign and for reforms of the unassailable monarchy. (Photo by - / Thai TV Pool / AFP)
PM Thailand, Prayuth Chan-O-Cha (dok. Thai TV Pool/AFP)
Bangkok -

Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-O-Cha, menjadi korban pemboikotan oleh tujuh menterinya yang tidak hadir dalam rapat kabinet yang digelar Selasa (8/2) waktu setempat. Pemboikotan ini menjadi pertanda munculnya perselisihan di dalam koalisi pemerintahan 18 partai yang dipimpin Prayuth.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (8/2/2022), mangkirnya para menteri dari Partai Bhumjaithai -- partai terbesar kedua anggota koalisi -- juga dinilai menjadi hal memalukan bagi Prayuth, setelah partainya Palang Pracharat mengusir faksi yang menguasai 21 kursi parlemen bulan lalu yang dituduh memicu perpecahan.

Aksi boikot para menteri itu disebut berkaitan dengan sikap mereka menentang rencana pemerintah untuk memperpanjang selama 30 tahun izin BTS Group Holdings mengoperasikan sistem kereta layang Bangkok, Green Line, dengan alasan tarif akan dinaikkan. Perpanjangan itu didukung oleh satu partai anggota koalisi lainnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tidak diketahui secara jelas apa dampaknya, jika memang ada, pemboikotan itu terhadap pemerintahan dan Prayuth menolak berbicara kepada wartawan usai rapat kabinet.

Pengamat politik setempat, Titipol Phakdeewanich, menilai pemboikotan yang menghina Prayuth itu menggarisbawahi peningkatan kekacauan dalam koalisinya menjelang masa jabatan 12 bulan terakhirnya.

ADVERTISEMENT

"Kekuatan tawar-menawar menjadi lebih terbuka antara faksi-faksi pemerintah, masing-masing meningkatkan pertaruhannya saat pemilu semakin dekat," sebut Titipol dari Universitas Ubon Ratchathani.

Pemerintah Thailand juga diketahui berjuang untuk menggerakkan anggota parlemen untuk meloloskan legislasi, dengan rapat parlemen dibatalkan empat kali sepanjang tahun ini karena tidak mencapai kuorum.

Juru bicara pemerintah Thailand, Thanakorn Wangboonkongchana, menyatakan kabinet akan memutuskan untuk mengirimkan proposal sistem kereta layang itu kepada Kementerian Dalam Negeri Thailand untuk dikonsultasikan dengan lembaga-lembaga yang menolaknya.

Simak juga 'Sempat Ditangguhkan karena Omicron, Kini Thailand Bebas Karantina Lagi':

[Gambas:Video 20detik]



(nvc/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads