Biden Teken Perintah Jadikan Pelecehan Seks di Militer sebagai Tindak Pidana

Tim Detikcom - detikNews
Kamis, 27 Jan 2022 13:35 WIB
President Joe Biden speaks during a news conference in the East Room of the White House in Washington, Wednesday, Jan. 19, 2022. (AP Photo/Susan Walsh)
Presiden AS Joe Biden (Foto: AP Photo/Susan Walsh)
Jakarta -

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang menjadikan pelecehan seksual sebagai kejahatan pidana di bawah undang-undang peradilan militer.

Dilansir dari kantor berita AFP, Kamis (27/1/2022), perintah eksekutif yang ditandatangani Biden pada Rabu (26/1) waktu setempat ini sebagai upaya untuk meringankan masalah lama yang telah diperjuangkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon.

Langkah yang dicantumkan dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2022, yang merupakan paket anggaran tahunan Pentagon tersebut, dibuat untuk memberi penghormatan kepada Vanessa Guillen.

Prajurit militer berusia 20 tahun itu dibunuh oleh seorang rekan prajurit pada tahun 2020 setelah dilecehkan secara seksual, dan memberi tahu keluarganya bahwa dia tidak yakin komando militer akan menindaklanjuti pengaduannya.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan perintah itu "menghormati memori Spesialis Angkatan Darat Vanessa Guillen," yang kematiannya "mengkatalisasi perhatian nasional terhadap momok kekerasan seksual di militer kita dan membantu memajukan reformasi peradilan militer bipartisan."

Dalam cuitan di Twitter sehari sebelumnya, Biden menuliskan bahwa dia "menandatangani Perintah Eksekutif untuk menjadikan pelecehan seksual sebagai pelanggaran dalam Uniform Code of Military Justice."

Biden menyebut perintah itu juga dimaksudkan untuk "mempertegas tanggapan militer terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan penyiaran atau distribusi gambar visual yang intim."

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin sebelumnya telah menunjuk sebuah komisi independen untuk mengajukan rekomendasi tentang cara terbaik untuk menangani pelaku kekerasan seksual di angkatan bersenjata, dan bagaimana menuntut mereka secara lebih efektif.

Alih-alih dikenai sanksi administratif seperti yang terjadi sebelumnya, kini para pelaku kekerasan seksual di militer dapat menerima hukuman penjara.

(ita/ita)