Perdana Menteri (PM) Taliban meminta negara-negara Muslim untuk menjadi yang pertama mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan yang merebut kekuasaan pada Agustus tahun lalu.
"Saya meminta negara-negara Muslim untuk menjadi yang terdepan dan mengakui kami secara resmi. Kemudian saya berharap kami dapat berkembang dengan cepat," kata PM Taliban, Mohammad Hassan Akhund dalam sebuah konferensi di Kabul yang membahas tentang krisis ekonomi besar-besaran di negara itu.
Dilansir dari kantor berita AFP, Rabu (19/1/2022), sejauh ini belum ada negara yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban. Sementara itu, negara-negara Barat tengah mengamati bagaimana kelompok Taliban -- terkenal karena pelanggaran hak asasi manusia selama masa kekuasaan pertama mereka antara tahun 1996 dan 2001 -- akan memerintah kali ini.
Meskipun kelompok garis keras tersebut telah menjanjikan pemerintahan yang lebih lunak, sebagian besar perempuan dikeluarkan dari pekerjaan pemerintah, dan sekolah menengah untuk anak perempuan sebagian besar tetap tutup.
"Kami tidak menginginkan bantuan siapa pun. Kami tidak menginginkannya untuk para pejabat," kata Akhund, mengacu pada pengakuan diplomatik.
"Kami menginginkannya untuk publik kami," imbuhnya, seraya menambahkan bahwa Taliban telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dengan memulihkan perdamaian dan keamanan.
Afghanistan yang sangat bergantung pada bantuan internasional, saat ini berada dalam cengkeraman bencana kemanusiaan. Kondisi itu diperburuk oleh pengambilalihan Taliban pada Agustus 2021, ketika negara-negara Barat membekukan bantuan internasional dan akses ke aset-aset yang disimpan di luar negeri.
