Taliban Minta Negara-negara Muslim Akui Pemerintahan Mereka

Taliban Minta Negara-negara Muslim Akui Pemerintahan Mereka

Rita Uli Hutapea - detikNews
Rabu, 19 Jan 2022 14:50 WIB
Pasukan Taliban memperketat pengamanan di kawasan Kabul, Afghanistan, usai dua ledakan mengguncang RS militer di Kabul. Ledakan itu dilaporkan tewaskan 19 orang
pasukan Taliban (Foto: AP Photo/Ahmad Halabisaz)
Jakarta -

Perdana Menteri (PM) Taliban meminta negara-negara Muslim untuk menjadi yang pertama mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan yang merebut kekuasaan pada Agustus tahun lalu.

"Saya meminta negara-negara Muslim untuk menjadi yang terdepan dan mengakui kami secara resmi. Kemudian saya berharap kami dapat berkembang dengan cepat," kata PM Taliban, Mohammad Hassan Akhund dalam sebuah konferensi di Kabul yang membahas tentang krisis ekonomi besar-besaran di negara itu.

Dilansir dari kantor berita AFP, Rabu (19/1/2022), sejauh ini belum ada negara yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban. Sementara itu, negara-negara Barat tengah mengamati bagaimana kelompok Taliban -- terkenal karena pelanggaran hak asasi manusia selama masa kekuasaan pertama mereka antara tahun 1996 dan 2001 -- akan memerintah kali ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meskipun kelompok garis keras tersebut telah menjanjikan pemerintahan yang lebih lunak, sebagian besar perempuan dikeluarkan dari pekerjaan pemerintah, dan sekolah menengah untuk anak perempuan sebagian besar tetap tutup.

"Kami tidak menginginkan bantuan siapa pun. Kami tidak menginginkannya untuk para pejabat," kata Akhund, mengacu pada pengakuan diplomatik.

ADVERTISEMENT

"Kami menginginkannya untuk publik kami," imbuhnya, seraya menambahkan bahwa Taliban telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dengan memulihkan perdamaian dan keamanan.

Afghanistan yang sangat bergantung pada bantuan internasional, saat ini berada dalam cengkeraman bencana kemanusiaan. Kondisi itu diperburuk oleh pengambilalihan Taliban pada Agustus 2021, ketika negara-negara Barat membekukan bantuan internasional dan akses ke aset-aset yang disimpan di luar negeri.

PBB telah memperingatkan bahwa setengah dari populasi Afghanistan terancam kekurangan pangan.

Bulan lalu, pertemuan khusus 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menolak untuk secara resmi mengakui pemerintah Taliban. Namun, OKI berjanji untuk bekerja dengan PBB untuk mencoba mencairkan ratusan juta dolar aset Afghanistan yang dibekukan.

OKI juga mendesak para penguasa Afghanistan untuk mematuhi kewajiban internasional mengenai hak-hak perempuan.

Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads