.webp)
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suara bulat menyetujui resolusi yang bertujuan membantu agar bantuan kemanusiaan mencapai warga Afghanistan yang putus asa. Resolusi yang diajukan Amerika Serikat (AS) itu mengatur bantuan kemanusiaan tanpa melibatkan Taliban.
Seperti dilansir AFP, Kamis (23/12/2021), resolusi itu menjadi langkah pertama PBB setelah berbulan-bulan bertikai soal cara menghindari bencana kemanusiaan di tengah krisis ekonomi yang melanda Afghanistan.
Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus lalu, dana dan aset senilai miliaran dolar dibekukan oleh negara-negara Barat dalam apa yang disebut PBB sebagai 'kejutan fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya' terhadap perekonomian Afghanistan yang sangat bergantung pada bantuan internasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama berbulan-bulan, para pemantau memperingatkan bahwa jutaan warga Afghanistan dihadapkan pada pilihan sulit antara kelaparan atau bermigrasi saat krisis pangan, bahan bakar dan uang tunai terjadi pada musim dingin nanti.
Resolusi DK PBB yang baru disepakati ini memungkinkan bantuan untuk disalurkan ke Afghanistan selama satu tahun, tanpa dianggap sebagai pelanggaran sanksi-sanksi internasional yang menargetkan Taliban, yang pemerintahannya tidak diakui komunitas internasional.
Diketahui bahwa di Afghanistan, para pekerja kemanusiaan bisa terlibat dalam transaksi keuangan dengan kementerian-kementerian yang dipimpin individu-individu yang dijatuhi sanksi. Resolusi terbaru DK PBB ini memastikan bahwa para pekerja kemanusiaan itu tidak melanggar sanksi-sanksi tersebut.
Resolusi itu juga mengatur soal pemantauan tujuan bantuan dan laporan PBB soal dampak bantuan itu setiap enam bulan. Seorang diplomat PBB yang enggan disebut namanya menuturkan bahwa dimungkinkan untuk mencabut pengecualian jika ada bukti penyalahgunaan.
Simak Video 'Warga Afghanistan Serbu Kantor Departemen Paspor yang Kembali Buka':
Wakil Sekretaris Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyambut baik resolusi itu. Dia menyebut resolusi itu akan memungkinkan lebih dari 160 organisasi kemanusiaan untuk 'memberikan bantuan makanan dan kesehatan yang penting di Afghanistan ... untuk melaksanakan pekerjaan yang telah kita rencanakan'.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, secara terpisah menyatakan bahwa 'sanksi-sanksi PBB menjadi alat penting untuk menanggapi ancaman-ancaman dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tapi kita harus memastikan bahwa sanksi ini tidak menghambat penyaluran bantuan yang sangat dibutuhkan'.
Otoritas AS juga mengumumkan langkah tambahan pada Rabu (22/12) waktu setempat, yang meredakan sanksi terhadap Taliban demi memungkinkan penyaluran bantuan. AS memperbarui pedoman untuk memperjelas bahwa ekspor barang dan transfer uang diperbolehkan asalkan tidak mengalir kepada individu yang dikenai sanksi AS.
Secara terpisah, resolusi DK PBB itu juga disambut baik oleh Taliban dan disebut sebagai 'langkah yang baik'.
"Kami mengapresiasinya (karena) bisa membantu situasi perekonomian Afghanistan," ucap juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid. Dia menambahkan harapannya agar komunitas internasional 'mempercepat' penghapusan sanksi ekonomi dan perbankan terhadap entitas terkait Taliban.
