.webp)
China, yang didukung Rusia, menggagalkan draf resolusi yang diajukan Amerika Serikat (AS) kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Afghanistan.
Draf itu akan menyediakan sistem untuk pengecualian kemanusiaan bagi sanksi-sanksi ekonomi yang diberlakukan terhadap Afghanistan, yang kini dikuasai Taliban. Demikian seperti dilansir AFP, Selasa (21/12/2021).
Seorang diplomat PBB yang enggan disebut namanya mengatakan kepada AFP, bahwa China 'ingin penghapusan' paragraf resolusi yang memungkinkan komite sanksi yang bertanggung jawab untuk Afghanistan memberikan 'pengecualian dari pembekuan aset' jika dianggap bahwa 'pengecualian semacam itu diperlukan untuk memfasilitasi bantuan lebih lanjut ke Afghanistan'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seorang diplomat lainnya menambahkan bahwa China yang 'pada prinsipnya menentang sanksi', tidak sepakat dengan 'mekanisme pengecualian kasus-per-kasus'.
"Bantuan kemanusiaan dan bantuan untuk menyelamatkan nyawa harus mampu mencapai warga Afghanistan tanpa hambatan apapun," jelas Duta Besar (Dubes) China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zhang Jun, dalam pernyataan via Twitter pada Senin (20/12) waktu setempat.
"Kondisi atau batasan yang diciptakan secara artifisial tidak bisa diterima," tegasnya.
Sejumlah sumber diplomatik menuturkan bahwa AS mengharapkan persetujuan 14 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya untuk draf resolusi tersebut pada Senin (20/12) waktu setempat, agar bisa divoting pada Selasa (21/12) waktu setempat.
Disebutkan salah satu diplomat itu bahwa 'saat ini tidak ada pengecualian kemanusiaan dari sanksi' yang dijatuhkan ke Taliban tahun 2015. Disebutkan juga bahwa bagi pekerja kemanusiaan untuk 'melakukan transaksi finansial dengan Kementerian yang dipimpin oleh orang-orang dikenai sanksi, akan melanggar sanksi'.
AS dilaporkan telah merevisi draf revolusinya dan mengajukan yang baru pada Senin (20/12) malam waktu setempat, yang menyatakan bahwa untuk periode satu tahun, bantuan kemanusiaan tidak akan dianggap melanggar sanksi terhadap Afghanistan.
"Kebutuhan akan likuiditas dan stabilisasi sistem perbankan sekarang sangat mendesak -- tidak hanya untuk menyelamatkan nyawa warga Afghanistan tapi juga memungkinkan organisasi kemanusiaan untuk merespons," ucap kepala urusan kemanusiaan PBB, Martin Griffiths.
