Beriring Negara Barat Ikuti AS Boikot Diplomatik Olimpiade Beijing

Beriring Negara Barat Ikuti AS Boikot Diplomatik Olimpiade Beijing

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 09 Des 2021 20:30 WIB
A visitor to the Shougang Park walks past the a sculpture for the Beijing Winter Olympics in Beijing, China, Tuesday, Nov. 9, 2021. China on Monday, Dec. 6, 2021, threatened to take
Ilustrasi (AP Photo/Ng Han Guan)
Jakarta -

Pada mulanya, Amerika Serikat (AS) memboikot Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing karena kasus genosida. Kini, langkah AS diikuti oleh negara barat lainnya.

Pada Senin (6/12) juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan AS memboikot Olimpiade. Ia mengatakan, tidak akan mengirimkan delegasi resmi pada Olimpiade Musim Dingin 2022, "untuk mengirimkan pesan jelas."

Seperti diketahui, AS memprotes tindakan China yang disebut melanggar HAM atas Muslim Uyghur.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Perwakilan diplomatik dan perwakilan resmi akan menganggap pesta olahraga ini sebagai kegiatan yang biasa di tengah...pelanggaran hak asasi manusia mengerikan dan kekejaman di Xinjiang," katanya.

"Kami tak bisa melakukan itu."

ADVERTISEMENT

Namun Psaki menambahkan pemerintah AS tidak merasa tepat untuk "juga mengikutkan atlet yang terus berlatih untuk pesta olahraga ini."

Mengikuti jejak AS, Australia menjadi negara kedua yang menyatakan boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing. Seperti dilansir AFP, Rabu (8/12/2021), Perdana Menteri (PM) Scott Morrison menyebut keputusan ini diambil di tengah 'ketidaksepakatan' antara Australia dan China atas banyak isu, mulai dari undang-undang campur tangan asing Australia hingga langkah terbaru untuk mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir.

Dia juga menyinggung soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah Xinjiang dan pembekuan kontak level menteri oleh Beijing terhadap Australia.

"Australia tidak akan mundur dari posisi kuat yang kami miliki untuk membela kepentingan Australia dan jelas tidak mengherankan bahwa kita tidak akan mengirimkan para pejabat Australia ke Olimpiade itu," ujar Morrison dalam pengumumannya pada Rabu (8/12) waktu setempat.

Kemudian, Inggris dan Kanada ini menyusul keputusan serupa oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia.

Simak Video: Inggris-Kanada Ikuti Langkah AS Boikot Diplomatik Olimpiade Beijing

[Gambas:Video 20detik]



Seperti dilansir Reuters, Kamis (9/12/2021), Perdana Menteri (PM) Kanada, Justin Trudeau, dalam pernyataan terbaru menyebut China akan menyadari kekhawatiran lama negara-negara Barat soal penegakan hak asasi manusia (HAM) di China.

"(Jadi) Seharusnya tidak mengejutkan bahwa kami memutuskan untuk tidak mengirimkan perwakilan diplomatik," cetus Trudeau.

Secara terpisah, PM Inggris, Boris Johnson, mengumumkan keputusan serupa saat ditanya di parlemen soal apakah Inggris akan mengikuti langkah AS dalam memboikot Olimpiade Beijing secara diplomatik.

"Akan ada boikot diplomatik secara efektif terhadap Olimpiade Musim Dingin di Beijing, tidak ada Menteri yang diharapkan hadir dan tidak ada pejabat juga," tegas Johnson dalam pernyataannya.


Respons China

China memperingatkan empat negara yang menyatakan memboikot secara diplomatik pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin di Beijing tahun depan. China menegaskan akan ada konsekuensi untuk keempat negara tersebut.

Langkah pemboikotan memicu kemarahan China, pada Kamis (9/12) waktu setempat mengisyaratkan adanya langkah balasan untuk keempat negara itu.

"Penggunaan platform Olimpiade untuk manipulasi politik oleh AS, Australia, Inggris dan Kanada merupakan langkah tidak populer dan mengisolasi diri sendiri, dan mereka pasti akan membayar harga untuk kesalahan mereka," tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, kepada wartawan.

Kelompok-kelompok advokasi mendukung boikot diplomatik itu, dengan Direktur Human Rights Watch wilayah China, Sophie Richardson, menyebutnya sebagai 'langkah penting untuk menantang kejahatan kemanusiaan pemerintah China yang menargetkan Uighur dan komunitas berbahasa Turki lainnya'.

Para pegiat HAM menyebut setidaknya 1 juta warga Uighur dan komunitas berbahasa Turki lainnya, yang sebagian besar minoritas Muslim, dipenjara di 'kamp re-edukasi' yang ada di Xinjiang, di mana China juga dituduh melakukan sterilisasi paksa terhadap wanita setempat dan memberlakukan sistem kerja paksa.

Otoritas China berdalih menyebut kamp-kamp itu sebagai pusat pelatihan kejuruan yang bertujuan mengurangi ekstremisme keagamaan.

Halaman 2 dari 3
(aik/aik)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads