.webp)
Israel menampakkan penentangan secara terang-terangan soal rencana Amerika Serikat (AS) untuk membuka kembali konsulatnya di Yerusalem. Israel menyarankan AS membuka konsulat di Tepi Barat saja.
Seperti dilansir Reuters, Minggu (7/11/2021) di bawah kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump, AS menutup konsulat Palestina di Yerusalem dan menempatkan stafnya di Kedutaan Besar AS untuk Israel. Kedutaan itu dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 2018 lalu.
Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan. Keputusan AS yang kala itu memindahkan kedutaannya disebut merusak aspirasi mereka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara Israel, yang merebut Yerusalem Timur pada 1967, menyebut keseluruhan Yerusalem adalah ibu kota mereka yang tak bisa terpisahkan.
Di masa kepemimpinan Joe Biden, AS berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Palestina. Bahkan secara gamblang menyebut akan kembali membuka konsulat Palestina, meski belum menyebut kapan akan dilakukan.
"Posisi saya, dan itu disampaikan kepada Amerika ... adalah bahwa tidak ada tempat bagi konsulat AS yang melayani Palestina di Yerusalem. Kami menyuarakan pendapat kami secara konsisten, diam-diam, tanpa drama," kata Perdana Menteri Israel Naftali Bennett kepada wartawan.
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid, yang berbicara di sebelah Bennett, mengusulkan pembukaan kembali konsulat Palestina bisa dilakukan di daerah Ramallah, bagian Tepi Barat yang didudukinya.
"Jika mereka (Amerika Serikat) ingin membuka konsulat di Ramallah, kami tidak masalah dengan itu," katanya.
"Kami hanya akan menerima konsulat AS di Yerusalem, ibu kota negara Palestina. Itulah yang telah diumumkan dan telah dilakukan oleh pemerintah AS," kata Nabil Abu Rudeineh kepada Reuters.
Juru bicara Kedutaan Besar AS tidak segera berkomentar atas saran Israel tersebut.
Pada Oktober lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan negaranya akan "melangkah maju dengan proses pembukaan konsulat sebagai bagian dari memperdalam hubungan itu dengan Palestina". Namun salah satu staf seniornya juga mengatakan penolakan Israel terhadap rencana tersebut merupakan hambatan.
"Pemahaman saya (adalah) bahwa kami memerlukan persetujuan dari pemerintah tuan rumah untuk membuka fasilitas diplomatik apa pun," kata Wakil Menteri Luar Negeri untuk Manajemen dan Sumber Daya Brian McKeon dalam sidang Senat AS ketika ditanyai tentang kebuntuan pembukaan konsulat.
