Seperti diberitakan kantor berita AFP, Rabu (13/10/2021), Plt Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi mengatakan kepada para diplomat Barat dalam pertemuan di Doha, Qatar bahwa "melemahkan pemerintah Afghanistan bukanlah kepentingan siapa pun karena efek negatifnya akan secara langsung mempengaruhi dunia dalam sektor keamanan dan migrasi ekonomi dari negara itu."
Taliban menggulingkan bekas pemerintah Afghanistan yang didukung AS pada Agustus lalu, setelah konflik selama dua dekade, dan telah mendeklarasikan berdirinya emirat Islam.
Namun, upaya untuk menstabilkan negara itu, yang masih menghadapi serangan dari kelompok ekstremis saingannya, ISIS-Khorasan, telah dirusak oleh sanksi-sanksi internasional: bank-bank kehabisan uang tunai dan pegawai negeri tidak dibayar.
Menurut pernyataan juru bicara Taliban, Muttaqi mengatakan di pertemuan Doha: "Kami mendesak negara-negara dunia untuk mengakhiri sanksi yang ada dan membiarkan bank beroperasi secara normal sehingga kelompok amal, organisasi dan pemerintah dapat membayar gaji kepada staf mereka dengan kas mereka sendiri dan bantuan keuangan internasional.
Negara-negara Eropa khususnya khawatir bahwa jika ekonomi Afghanistan kolaps, sejumlah besar migran akan berangkat ke benua itu, menambah tekanan pada negara-negara tetangga seperti Pakistan dan Iran dan akhirnya di perbatasan Uni Eropa.
Washington dan Uni Eropa telah mengatakan mereka siap untuk mendukung inisiatif kemanusiaan di Afghanistan, tetapi menolak untuk memberikan dukungan langsung kepada Taliban tanpa jaminan akan menghormati hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan.
Simak juga 'Taliban Hindari Komitmen soal Hak Pendidikan Anak Perempuan':
(ita/ita)