.webp)
Taliban mengancam Amerika Serikat (AS) untuk tak mengganggu rezim barunya di Afghanistan. Hal ini disampaikan saat Taliban dan AS terlibat dialog di Doha, Qatar.
Dalam dialog perdana keduanya sejak pasukan AS ditarik Agustus lalu, Taliban memperingatkan AS agar tidak 'menggoyahkan' rezim. Delegasi Taliban mengatakan kepada para pejabat AS di Doha bahwa setiap pelemahan pemerintah mereka dapat menyebabkan "masalah bagi rakyat".
"Kami jelas mengatakan kepada mereka bahwa mencoba untuk mengacaukan pemerintah di Afghanistan tidak baik untuk siapa pun," kata menteri luar negeri Taliban Amir Khan Muttaqi kepada kantor berita negara Afghanistan Bakhtar setelah pembicaraan di ibukota Qatar, Seperti dilansir AFP, Minggu (10/10/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hubungan baik dengan Afghanistan baik untuk semua orang. Tidak ada yang harus dilakukan untuk melemahkan pemerintah yang ada di Afghanistan yang dapat menimbulkan masalah bagi rakyat," katanya, dalam sebuah rekaman pernyataan yang diterjemahkan oleh AFP.
Taliban Tak Akan Kerja Sama dengan AS Soal ISIS-K
Serangkaian serangan ISIS Khorasan atau ISIS-K juga jadi bahasan kedua pihak di Doha. Meski begitu, juru bicara Taliban, Suhail Shaheen, menegaskan tidak akan ada kerja sama dengan AS untuk memburu dan menangkal afiliasi kelompok ISIS yang semakin aktif di wilayah Afghanistan.
Kami dapat mengatasi Daesh (nama Arab ISIS) secara mandiri," tegas Shaheen, ketika ditanya apakah Taliban akan bekerja sama dengan AS untuk menangkal afiliasi ISIS di Afghanistan.
Afiliasi ISIS di Afghanistan, atau yang disebut ISIS Khorasan atau ISIS-K itu, diketahui mengklaim bertanggung jawab atas rentetan serangan teror beberapa waktu terakhir. Yang terbaru adalah serangan bom bunuh diri saat salat Jumat di masjid Syiah di wilayah Kunduz yang menewaskan 55 orang.
AS Tak Akui Taliban
Dalam dialog itu, seorang pejabat Departemen Luar Negeri menekankan pertemuan dan dialog ini tidak mengindikasikan AS akan mengakui kekuasaan Taliban di Afghanistan.
Mereka juga akan menekan penguasa baru Afghanistan untuk membentuk pemerintahan inklusif dan menghormati hak-hak perempuan dan anak perempuan. Pejabat tersebut juga menekankan pertemuan Taliban dan Amerika Serikat tidak serta merta menunjukkan pengakuan Amerika Serikat atas kekuasaan Taliban.
"Kami tetap jelas bahwa legitimasi apa pun harus diperoleh melalui tindakan Taliban sendiri," kata pejabat itu.
Sementara itu, pihaknya juga akan menekan Taliban untuk memastikan teroris tidak membuat basis untuk serangan di negara itu.
