.webp)
Arab Saudi mengonfirmasi pihaknya telah menggelar pembicaraan babak pertama dengan pemerintah baru Iran, bulan lalu. Ini menjadi bagian dari pembicaraan yang dimulai awal bulan ini untuk meredakan ketegangan Saudi dan Iran yang saling bermusuhan.
Seperti dilansir Reuters, Senin (4/10/2021), kedua negara yang memutuskan hubungan diplomatik tahun 2016 ini memulai pembicaraan sejak April lalu, saat Iran dan Amerika Serikat (AS) tengah membahas upaya menghidupkan kembali kesepakatan nuklir, yang ditentang Saudi dan sekutunya.
Pembicaraan tiga babak Saudi-Iran telah digelar di Irak beberapa bulan sebelum Presiden baru Iran, Ebrahim Raisi, menjabat pada Agustus lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam konferensi pers pada Minggu (3/10) waktu setempat, Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan al-Saud, mengakui bahwa pembicaraan babak terbaru dengan Iran digelar pada 21 September lalu. Namun dia tidak menyebut lokasi pertemuan perwakilan kedua negara.
Tanggal tersebut bertepatan dengan pidato Raisi di hadapan Sidang Umum Majelis Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
"Pembicaraan ini masih dalam tahap penjajakan. Kami berharap pembicaraan ini akan memberikan dasar untuk menangani isu-isu yang belum terselesaikan antara kedua pihak dan kami akan berusaha dan berupaya mewujudkannya," ucap Pangeran Faisal.
Saudi -- sekutu AS -- dan Iran -- musuh bebuyutan AS -- diketahui berselisih dalam banyak isu regional, termasuk perang di Yaman dan Suriah. Saudi juga memiliki kekhawatiran soal program nuklir Iran, meskipun Iran bersikeras menegaskan hanya mengejar teknologi nuklir untuk tujuan damai.
Simak juga 'Inflasi di Iran, Harga Bahan Pokok Melambung Naik':
Kedua negara sama-sama melontarkan harapan agar pembicaraan bisa meredakan ketegangan, sembari mengecilkan harapan soal terobosan diplomatik besar.
Iran belum memberikan komentar resmi terkait pembicaraan 21 September itu. Namun pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, menyatakan bahwa pembicaraan kedua negara mengalami 'kemajuan serius' terkait isu keamanan kawasan Teluk.
Dalam pernyataannya, Saudi menyatakan akan menilai pemerintahan Raisi berdasarkan kenyataan di lapangan.
